DPR RI sahkan undang-undang perampasan aset untuk penanganan korupsi dan pidana lain

DPR RI sahkan undang-undang perampasan aset untuk penanganan korupsi dan pidana lain
UU baru perampasan aset

Pengesahan aturan baru ini memperluas kerangka hukum Indonesia untuk perampasan aset terkait korupsi dan tindak pidana lainnya dalam masa sidang 2026-2027. Keputusan final diambil dalam rapat paripurna setelah persetujuan tingkat I sehari sebelumnya, dengan pembahasan mencakup ratusan daftar inventarisasi masalah.

Sorotan

  • DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027.
  • Aturan ini mencakup tindak pidana korupsi, penipuan, perdagangan, pembagian kewenangan penindakan, perlindungan bagi pihak beriktikad baik, dan penerapan teknologi.
  • UU ini memperkuat pemulihan aset dan dasar hukum untuk kasus kerugian publik skala besar, termasuk investasi dan saham bodong berbasis teknologi.

Proses pengesahan dan cakupan aturan

Seperti dilaporkan Kompas.com, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan peserta sidang dan mengetok palu pengesahan.

Sebelumnya, DPR telah mengambil keputusan tingkat I pada Rabu, 18 November 2026, dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam laporan rapat, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan panitia kerja Komisi III telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah, terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Aturan ini mencakup ruang lingkup tindak pidana mulai dari korupsi hingga tindak pidana lain seperti penipuan dan perdagangan. RUU tersebut juga mengatur pembagian kewenangan dalam penindakan perampasan, perlindungan bagi pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan penerapan teknologi.

Dampak bagi penegakan hukum dan pemulihan korban

Salah satu poin utama dalam undang-undang ini adalah penegasan prinsip dan asas hukum dalam perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Kerangka tersebut menempatkan perampasan aset tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai alat pemulihan kerugian dan penataan tata kelola penegakan hukum.

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur juga menyasar kasus yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas pada masyarakat, termasuk investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong dengan jumlah korban besar. Dengan cakupan itu, undang-undang ini berpotensi memperkuat upaya pemulihan aset dan memberi dasar hukum yang lebih jelas bagi penanganan perkara yang melibatkan kerugian publik dalam skala besar.

Pembaruan terbaru ini mengikuti artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset yang rampung pada keputusan tingkat I di DPR.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.