DPR dorong pembahasan tarif layanan ojol dengan Kementerian Komunikasi dan Digital
Pembahasan pengaturan tarif makanan dan barang dalam layanan transportasi online kembali mengemuka setelah perwakilan pengemudi menyampaikan keluhan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Isu ini menyoroti pembagian kewenangan regulasi di sektor transportasi digital yang dinilai penting bagi pendapatan pengemudi dan skema biaya layanan ke depan.
Sorotan
- DPR melalui Sufmi Dasco Ahmad mendorong koordinasi pengaturan tarif layanan makanan dan barang ojol dengan Kementerian Komunikasi dan Digital setelah menerima masukan FDTOI.
- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan permintaan penyesuaian tarif akan dikoordinasikan, dan Menteri Meutya Hafid langsung menindaklanjuti pembahasan dengan Dasco.
- Kejelasan mekanisme tarif makanan dan barang dinilai dapat memengaruhi pendapatan pengemudi dan hubungan komersial sektor transportasi online, menunggu tindak lanjut Komdigi.
Koordinasi awal soal tarif layanan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Kementerian Komunikasi dan Digital saat menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) untuk menyampaikan aspirasi pengemudi mengenai pengaturan tarif makanan dan barang dalam layanan transportasi online.Di hadapan perwakilan pengemudi, Dasco mula-mula menghubungi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital karena belum tersambung dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Dalam percakapan itu, ia menjelaskan bahwa persoalan biaya makanan dan barang berada dalam ranah Komdigi, lalu meminta perhatian kementerian atas aspirasi yang disampaikan pengemudi.
Wakil menteri merespons bahwa permintaan tersebut akan dikoordinasikan. Tidak lama kemudian, Meutya Hafid menghubungi kembali Dasco, yang lalu meneruskan pokok persoalan dari FDTOI terkait kebutuhan diskusi lebih lanjut mengenai skema pengaturan tarif tersebut.
Dampak bagi sektor transportasi digital
Permintaan agar perwakilan pengemudi diberi ruang untuk berdiskusi dan berkoordinasi menunjukkan bahwa isu tarif belum berhenti pada penyampaian aspirasi politik, melainkan bergerak ke tahap komunikasi dengan otoritas yang dinilai berwenang. Bagi pelaku sektor transportasi online, kejelasan pengaturan biaya makanan dan barang dapat memengaruhi struktur pendapatan pengemudi serta hubungan komersial dalam layanan pesan-antar.Dalam penyampaiannya, Dasco juga menegaskan bahwa pengaturan tarif makanan dan barang sebelumnya telah disepakati menjadi ranah Komdigi. Penegasan ini memberi sinyal bahwa tindak lanjut kebijakan kemungkinan akan bergantung pada pembahasan lanjutan antara kementerian dan perwakilan pengemudi mengenai mekanisme pengaturan ke depan.
Dalam artikel sebelumnya, kami menjelaskan perluasan LAPS SJK ke sengketa konsumen di industri sistem pembayaran oleh OJK dan BI.
Berita Digital Government Terbaru
- Forex
- Crypto