Komisi I DPR usulkan RUU AI masuk Prolegnas jangka menengah

Komisi I DPR usulkan RUU AI masuk Prolegnas jangka menengah
RUU AI masuk Prolegnas

Pembahasan kerangka regulasi kecerdasan buatan di Indonesia mulai menguat seiring percepatan transformasi digital dan bertambahnya negara yang lebih dulu menyusun aturannya. Komisi I DPR RI kini mengusulkan agar RUU AI masuk dalam Program Legislasi Nasional jangka menengah, meski ruang untuk menjadi prioritas tetap bergantung pada rampungnya naskah akademik.

Sorotan

  • Komisi I DPR mengusulkan RUU tentang kecerdasan buatan masuk Prolegnas jangka menengah pada rapat 17 November 2026.
  • Masuknya RUU AI ke prioritas masih menunggu penyelesaian naskah akademik, menjadi syarat utama sebelum pembahasan lebih lanjut.
  • RUU AI bersaing dengan prioritas penyelesaian RUU Ketahanan dan Keamanan Siber, RUU Penyiaran, dan revisi UU Nomor 23 Tahun 2019 di Komisi I DPR.

Usulan legislasi dan tahap penyusunan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di Badan Legislasi DPR pada Selasa, 17 November 2026, bahwa RUU tentang kecerdasan buatan diusulkan masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah.

Dave menilai kebutuhan regulasi AI semakin mendesak karena perkembangan dunia digital berlangsung sangat pesat. Ia juga menekankan sejumlah negara, termasuk Malaysia, Singapura, Tiongkok, Eropa, dan U.S., telah lebih dahulu memiliki atau memperdalam pengaturan terkait teknologi tersebut.

Meski demikian, peluang RUU AI untuk masuk ke daftar prioritas masih terbuka hanya jika naskah akademiknya telah rampung disusun. Tahap itu menjadi penentu sebelum pembahasan dapat bergerak ke agenda legislasi yang lebih mendesak.

Dampak pada prioritas regulasi sektor digital

Saat ini Komisi I DPR masih memprioritaskan penyelesaian beberapa rancangan undang-undang lain, terutama RUU Ketahanan dan Keamanan Siber serta RUU Penyiaran, yang statusnya sudah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Selain dua rancangan tersebut, Komisi I DPR juga sedang menyelesaikan perbaikan satu pasal dalam RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Kondisi ini menunjukkan pembentukan aturan AI masih berada dalam antrean kebijakan digital yang lebih luas, namun usulan memasukkannya ke Prolegnas jangka menengah menandakan isu tata kelola AI mulai mendapat tempat dalam agenda regulasi nasional.

Kami juga telah menganalisis perpanjangan pembahasan RUU Statistik, yang memperluas pengaturan tata kelola data dan statistik nasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.