DPR perpanjang pembahasan RUU Statistik di tengah revisi tata kelola data nasional

DPR perpanjang pembahasan RUU Statistik di tengah revisi tata kelola data nasional
RUU Statistik diperpanjang DPR

DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik dalam rapat paripurna masa sidang 2026-2027. Langkah ini memperpanjang proses legislasi untuk aturan yang disiapkan menggantikan UU Nomor 16 Tahun 1997 dan memperluas pengaturan statistik nasional dari pengumpulan hingga diseminasi data.

Sorotan

  • DPR RI memperpanjang pembahasan RUU Statistik dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 berdasarkan permintaan Komisi X dan Pasal 152 ayat 1.
  • RUU Statistik ini akan menggantikan UU Nomor 16 Tahun 1997 dengan cakupan tata kelola data dan statistik nasional yang lebih luas, dari pengumpulan hingga diseminasi informasi.
  • Rancangan aturan menguatkan peran Badan Pusat Statistik dan membentuk Dewan Statistik Nasional, menandakan regulasi baru bagi lembaga survei dan data publik masih dalam proses.

Persetujuan rapat paripurna dan dasar perpanjangan

Seperti dilaporkan Kompas.com, keputusan memperpanjang pembahasan RUU Statistik diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan permintaan itu mengacu pada Pasal 152 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, serta laporan pimpinan Komisi X DPR RI yang disampaikan dalam rapat Pengganti Bamus pada 10 November 2026.

Dalam forum tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota atas perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik. Permintaan itu disetujui oleh anggota yang hadir dalam rapat paripurna.

Sebelumnya, DPR RI telah menyepakati RUU Statistik sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 yang digelar pada 2 Oktober 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Dampak bagi tata kelola statistik nasional

RUU Statistik disusun untuk menggantikan UU Nomor 16 Tahun 1997 dengan cakupan pengaturan tata kelola data dan statistik nasional yang lebih menyeluruh. Ruang lingkupnya mencakup proses pengumpulan, pengolahan, hingga diseminasi informasi oleh negara maupun berbagai lembaga, termasuk lembaga survei.

Rancangan aturan baru itu juga berfokus pada penguatan kapasitas Badan Pusat Statistik, sekaligus pembentukan Dewan Statistik Nasional untuk mengawasi seluruh penyelenggara statistik. Bagi sektor data publik dan lembaga survei, perpanjangan pembahasan ini menandakan proses penataan kerangka regulasi masih berlanjut sebelum aturan baru dapat diberlakukan.

Dalam liputan sebelumnya, kami menelaah revisi Adminduk yang menekankan NIK sebagai identitas tunggal untuk layanan publik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.