DPR ungkap hambatan sertifikasi halal bagi usaha kecil menjelang tenggat 2026
Menjelang pemberlakuan penuh kewajiban sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil, DPR mengakui proses pemenuhan aturan itu masih membebani pelaku usaha di Indonesia. Hambatan yang disorot mencakup syarat nomor induk berusaha, mekanisme insentif pendamping proses produk halal, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran.
Sorotan
- Abdullah dari Komisi III DPR menyoroti proses sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil belum efektif karena prosedur panjang, persyaratan administratif, dan infrastruktur terbatas.
- DPR mengungkap capaian sertifikasi halal menurut laporan pemantauan 2025 masih jauh dari populasi UMK, sementara platform SiHalal dan sumber daya pendamping belum optimal.
- Tenggat wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026 berisiko menambah beban dan ketidakpastian regulasi bagi pelaku usaha kuliner kecil akibat parameter ketentuan yang belum jelas.
Hambatan prosedural dan kesiapan sistem
Seperti diberitakan Kompas.com, anggota Komisi III DPR Abdullah menyampaikan di Mahkamah Konstitusi bahwa proses pernyataan halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil belum berjalan efektif karena pengurusan sertifikasi dinilai panjang dan rumit.Dalam sidang perkara Nomor 354/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026, Abdullah mengatakan hambatan itu bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan masalah struktural. Ia menyoroti persyaratan kepemilikan nomor induk berusaha, mekanisme pembayaran insentif bagi pendamping proses produk halal, serta keterbatasan infrastruktur yang masih menghambat akses sertifikasi.
DPR juga mengacu pada laporan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 2025. Dalam laporan tersebut, capaian sertifikasi halal disebut masih jauh dibandingkan populasi usaha mikro dan kecil, sementara aplikasi SiHalal yang dikembangkan BPJPH belum optimal dan dukungan lembaga pemeriksa halal serta sumber daya manusia pendamping masih terbatas.
Selain itu, kendala literasi digital, pembuktian bahan baku, dan keterbatasan fasilitas anggaran program sertifikasi halal gratis juga masih menjadi hambatan. Menurut Abdullah, prosedur yang dirancang untuk mempermudah akses berusaha bagi UMK justru dalam pelaksanaannya masih terasa memberatkan.
Dampak tenggat wajib halal bagi pelaku kuliner
Persoalan ini menjadi semakin penting karena aturan turunan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal menetapkan tenggat kewajiban kehalalan produk bagi UMK hingga 17 Oktober 2026. Ketentuan itu diatur melalui Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.Di sisi lain, gugatan uji materi yang diajukan pedagang kuliner Wahyu Triana Sari dan dua pemohon lain menunjukkan adanya kekhawatiran di tingkat pelaku usaha rumahan. Mereka menilai belum ada parameter tertulis yang cukup jelas untuk menentukan sejauh mana bahan baku, kemasan, alat produksi, dan jasa penunjang usaha masuk dalam cakupan kewajiban sertifikasi halal.
Menurut para pemohon, kepatuhan hukum akhirnya bergantung pada penafsiran otoritas pelaksana yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Bagi sektor usaha kecil, kondisi itu berpotensi meningkatkan ketidakpastian regulasi, menambah beban kepatuhan, dan memperlambat penyesuaian operasional menjelang penerapan penuh kewajiban sertifikasi.
Sebelumnya, kami menyoroti pembiayaan modal ventura ke UMKM yang mencapai Rp14,47 triliun per September 2026 dalam ekosistem dukungan usaha kecil.
Berita Food Industry Terbaru
- Forex
- Crypto