Berita Administrasi Publik dan Operasi Pemerintah & Pembaruan Kebijakan
KPK catat 17 OTT hingga Juli 2026, kasus Bea Cukai dan imigrasi paling menonjol
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan 17 operasi tangkap tangan sebagai bagian dari penyelidikan tertutup terhadap dugaan korupsi di sejumlah sektor layanan ...
Satgas PRR dorong keterbukaan program rehab-rekon Sumatera 2026
Pemerintah memasuki tahap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dengan pelaksanaan rencana induk selama periode 2026 hingga 2028. Di tengah mulai tersalurnya anggaran ...
BGN buka opsi alihkan armada motor listrik ke kementerian lain
Pemerintah membuka kemungkinan realokasi armada motor listrik yang semula disiapkan untuk operasional kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tengah evaluasi kebutuhan lapangan dalam program ...
Komnas HAM usulkan pengembalian aset korupsi kepada korban di Indonesia
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendorong perubahan tata kelola aset rampasan korupsi agar dana tersebut dapat langsung digunakan untuk memulihkan hak masyarakat yang dirugikan. Usulan ini juga ...
Jakarta buka pengajuan pembetulan data PBB-P2 untuk perbaikan administrasi pajak properti
Wajib pajak di Jakarta perlu memastikan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, PBB-P2, sesuai dengan kondisi objek dan identitas resmi yang berlaku. Layanan pembetulan tersedia ...
KPK buka dua penyidikan baru dalam kasus suap Bea Cukai
Pengembangan perkara suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memasuki tahap baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan dua surat perintah penyidikan tambahan. Salah ...
DPD RI dorong RUU daerah kepulauan jadi lex specialis untuk otonomi dan fiskal
Pembahasan RUU Daerah Kepulauan memasuki tahap yang semakin penting setelah DPR, DPD, dan pemerintah melanjutkan proses legislasi pada pertengahan 2026. DPD RI kini mendorong beleid itu dirancang ...
DPR soroti kenaikan tarif pelepasan kewarganegaraan Indonesia
Di tengah penetapan tarif baru Rp 5 juta untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia, sorotan kini mengarah pada alasan di balik meningkatnya keinginan sebagian WNI untuk mengganti status ...
DJP tegaskan koordinasi TNI-Polri dalam pengawasan pajak bersifat internal
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak hanya mencakup koordinasi informasi dan bukan kewenangan pemeriksaan atau pemungutan. Penjelasan ini ...
Pemprov DKI jajaki dana KLB untuk bangun ulang JPO Tendean
Pemprov DKI Jakarta masih menyusun skema pendanaan untuk membangun kembali JPO di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, setelah infrastruktur itu roboh akibat ditabrak truk pengangkut alat berat. ...
Anggaran program MBG berpotensi turun setelah validasi data penerima
Pemerintah menyatakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menurun seiring pembenahan manajemen Badan Gizi Nasional dan pemutakhiran data penerima manfaat. Penyesuaian ini ...
Anggaran program MBG berpotensi turun seiring perbaikan tata kelola di Indonesia
Pemerintah menyatakan kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis berpotensi menurun di tengah evaluasi pelaksanaan dan pembenahan data penerima manfaat. Perubahan ini dikaitkan dengan ...
PPPK Dinkes DKI tuntut pencairan gaji ke-13 dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Puluhan PPPK paruh waktu di lingkungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 21 Juli 2026, untuk menekan percepatan pemenuhan hak ketenagakerjaan ...
DPR mulai bahas revisi UU Pemilu selama masa reses
Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk agenda DPR pada masa reses yang berlangsung mulai 22 Juli hingga 13 Agustus 2026. Langkah ini mencakup penyerapan masukan ...
KPK dorong penguatan integritas pejabat lewat pengendalian gratifikasi
Risiko konflik kepentingan dalam layanan publik kembali menjadi sorotan seiring tingginya interaksi antara pejabat, pegawai, dan penyedia layanan. KPK menekankan bahwa pemberian yang dibungkus ...
Perludem dorong penegasan kuota 30 persen perempuan di KPU dan Bawaslu
Upaya penguatan kebijakan afirmasi di lembaga penyelenggara pemilu memasuki jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi. Perludem bersama aktivis dan praktisi pemilu meminta penafsiran yang mengikat ...
DPR RI dalami independensi audit publik lewat kunjungan ANAO Australia
Penguatan tata kelola keuangan negara menjadi fokus pembahasan saat DPR RI menerima delegasi Australian National Audit Office di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 7 Juli 2026. Pertemuan itu ...
BGN susun tindak lanjut antikorupsi untuk program MBG setelah temuan KPK
Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional mendorong percepatan respons atas evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Jakarta. Langkah ini muncul setelah rekomendasi antikorupsi yang ...
Kementerian Haji dan Umrah perketat integritas ASN dalam layanan jemaah
Di tengah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umrah menegaskan kembali standar integritas bagi aparatur sipil negara yang menangani layanan jemaah. ...
Korupsi kepala daerah terus menekan tata kelola pemerintahan daerah
Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjerat kepala daerah, menambah panjang daftar kasus yang melibatkan bupati dan pejabat lokal lain di Indonesia. Rangkaian kasus ini ...
DPR usulkan evaluasi hak keuangan kepala daerah di tengah tingginya biaya politik pilkada
Di tengah sorotan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, Komisi II DPR mengusulkan evaluasi atas hak keuangan kepala daerah karena dinilai tidak sebanding dengan biaya politik dalam pilkada. ...
