Kemendagri dan Kemenkeu siapkan solusi fiskal bagi pemda yang kesulitan anggaran

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Solusi fiskal pemda bermasalah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Yulia Slavina

27.10.2026

Kemendagri dan Kemenkeu siapkan solusi fiskal bagi pemda yang kesulitan anggaran — Solusi fiskal untuk daerah

Pemerintah pusat membahas penanganan tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah di tengah kebutuhan menjaga kualitas belanja dan indikator pembangunan. Pembahasan ini juga mencakup rancangan insentif bagi daerah berkinerja baik, dengan fokus pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja, pengangguran, kemiskinan, dan kualitas lingkungan.

Sorotan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara membentuk tim teknis pada 27 Oktober 2026 untuk menangani daerah yang kesulitan fiskal.
Solusi difokuskan kepada daerah dengan porsi belanja pegawai di atas 40 hingga 50 persen untuk mengurangi tekanan anggaran pemerintah daerah.
Pemerintah menggodok insentif fiskal berbasis kinerja seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan guna mendorong indikator pembangunan daerah.

Langkah teknis untuk daerah dengan fiskal tertekan

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara berdiskusi di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Oktober 2026, untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal dan menyiapkan opsi penanganannya.

Usai pertemuan sekitar dua jam itu, Tito mengatakan kedua kementerian merumuskan langkah penyediaan tim teknis untuk membahas solusi bagi pemerintah daerah yang menghadapi tekanan anggaran. Solusi tersebut terutama diarahkan kepada daerah dengan porsi belanja pegawai di atas 40 persen hingga 50 persen.

Insentif kinerja untuk mendorong indikator pembangunan

Selain membahas daerah yang mengalami kesulitan anggaran, pemerintah juga menggodok pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik. Tito mengatakan kategorinya bervariasi, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja, penurunan pengangguran, hingga penurunan kemiskinan.

Ia menambahkan insentif serupa pada tahun lalu diberikan oleh Kementerian Keuangan dan dititipkan kepada Kemendagri untuk membangun iklim kompetitif antarkepala daerah dalam berbagai kategori. Sementara itu, Suahasil menyatakan mekanisme insentif dianggarkan agar pemerintah daerah bekerja menuju indikator pembangunan yang lebih baik, termasuk pengendalian inflasi dan peningkatan kualitas lingkungan.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2027, kami menyoroti bahwa kenaikannya yang hanya 5,5% dinilai belum cukup meredakan tekanan fiskal di banyak daerah yang masih bergantung pada dana pusat. Artikel itu juga membahas risiko tertahannya layanan publik dan infrastruktur—terutama pada pos yang bergantung pada DAK fisik—serta dorongan agar pemda memperkuat PAD dan mencari sumber pendanaan alternatif ketika ruang fiskal menyempit.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?