Pemerintah butuh Rp 110 triliun untuk perluas jaminan kesehatan warga miskin
Kebutuhan anggaran untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh warga miskin melalui skema Penerima Bantuan Iuran diperkirakan mencapai Rp 110 triliun. Jumlah itu jauh di atas alokasi APBN yang disebut baru mencapai Rp 68 triliun hingga akhir Desember 2026, sehingga menyoroti celah pendanaan program.
Sorotan
- Pemerintah membutuhkan Rp 110 triliun untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin melalui skema PBI hingga desil 1 sampai 5.
- APBN hanya mampu mengalokasikan Rp 68 triliun hingga Desember 2026, sehingga masih terdapat kekurangan pembiayaan sekitar Rp 42 triliun.
- Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara di luar pajak, khususnya pengelolaan kekayaan sumber daya alam, guna menutup gap pendanaan jaminan kesehatan.
Kebutuhan anggaran dan opsi pendanaan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah membutuhkan sekitar Rp 110 triliun agar seluruh masyarakat miskin mendapat perlindungan kesehatan lewat skema PBI. Ia menyampaikan perhitungan itu di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2026, sembari menekankan cakupan terutama bagi kelompok desil 1 sampai 5.Muhaimin kemudian mempertanyakan kemampuan APBN untuk menutup kebutuhan tersebut. Menurut dia, pemerintah baru dapat mengalokasikan Rp 68 triliun hingga akhir Desember 2026, sehingga masih ada kekurangan yang dinilai sulit dipenuhi bila hanya mengandalkan penerimaan pajak.
Sebagai alternatif, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mendorong peningkatan pendapatan negara di luar pajak. Ia mengatakan optimalisasi pengelolaan kekayaan sumber daya alam dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang lebih cepat untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Dorongan kebijakan dan implikasi program
Muhaimin menilai penataan ulang pengelolaan sumber daya alam perlu diarahkan bukan hanya untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga agar manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat. Ia juga menyebut dukungan Presiden terhadap percepatan pengelolaan ulang sumber pendapatan negara dari sektor tersebut.Di sisi lain, ia meminta kader PKB, termasuk yang berada di lembaga legislatif, agar lebih aktif menghasilkan kebijakan untuk memperluas perlindungan kesehatan. Pernyataan itu menunjukkan pembiayaan jaminan kesehatan bagi warga miskin masih menjadi isu fiskal dan kebijakan yang memerlukan tambahan sumber dana di luar ruang APBN yang tersedia.
Sebelumnya, kami menguraikan pencairan bertahap tambahan Rp10 triliun dalam tambahan anggaran BPJS Kesehatan pada November 2026 untuk menopang dana JKN.
Berita Healthcare Industry Terbaru
- Forex
- Crypto