BGN prioritaskan perluasan MBG ke daerah terpencil dan wilayah stunting tinggi
Perluasan program Makan Bergizi Gratis difokuskan ke wilayah yang masih belum terjangkau, terutama daerah terpencil, terluar, dan kawasan dengan angka stunting tinggi. Langkah ini dibarengi pembenahan tata kelola program agar penyaluran anggaran negara dan pelaksanaan di lapangan berjalan lebih akuntabel.
Sorotan
- BGN mempercepat perluasan program MBG ke daerah terpencil, terluar, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi mulai 20 November 2026.
- BGN memperketat pengawasan anggaran MBG melalui kewajiban pelaporan dana harian, pengawasan dapur, dan pengembangan sistem CCTV terpusat.
- Penerapan tata kelola MBG 2.0 bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik dalam pelaksanaan program gizi nasional.
Prioritas perluasan dan sasaran program
Seperti diberitakan Kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyatakan masih banyak daerah yang belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, dan wilayah-wilayah itu kini menjadi prioritas lembaganya. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, Jambi, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Jumat, 20 November 2026.Ia mengatakan BGN segera mengecek daftar wilayah yang belum terlayani dan mempercepat perluasan program ke daerah yang jauh, terluar, terpencil, serta memiliki tingkat stunting tinggi. Menurut dia, pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga harus mencapai masyarakat yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.
Pengawasan anggaran dan tata kelola MBG 2.0
Di saat yang sama, BGN melakukan pembenahan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan. Sejumlah kebijakan pengawasan diperketat, mulai dari kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, peningkatan pengawasan terhadap dapur, hingga pengembangan sistem CCTV terpusat.Sudaryono menyebut rangkaian perbaikan itu sebagai bagian dari penguatan tata kelola MBG 2.0. Menurut dia, skema ini ditujukan agar masyarakat dapat melihat, mengawasi, dan mengontrol penggunaan anggaran publik dalam pelaksanaan program gizi tersebut.
Dalam liputan sebelumnya, kami meninjau protes Mitra MBG yang menolak perubahan skema biaya operasional BGN di Jakarta.
Berita Healthcare Industry Terbaru
- Forex
- Crypto