Pavlo Kot

Mitra program MBG protes skema biaya operasional BGN di Jakarta

Mitra program MBG protes skema biaya operasional BGN di Jakarta
MBG protes dana operasional

Mitra dan investor program layanan gizi di wilayah 3T mendirikan tenda di depan kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta pada Senin, sebagai bentuk protes atas perubahan skema operasional. Aksi yang dijadwalkan berlangsung hingga Jumat itu menyoroti pemangkasan dana operasional dan dampaknya terhadap tenaga relawan di dapur program Makan Bergizi Gratis.

Sorotan

  • APGI 3T mendirikan enam tenda protes di depan kantor BGN menuntut kejelasan status dan insentif setelah setahun perubahan skema pendanaan.
  • Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 mengalihkan sebagian biaya operasional ke SPPG melalui skema sharing cost, membebani dapur dan distribusi makanan.
  • Kebijakan perubahan biaya memaksa mitra SPPG memangkas pekerja atau gaji relawan, memicu kekhawatiran atas keberlanjutan investasi dan operasional program pangan di 3T.

Protes mitra atas perubahan skema pendanaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, massa yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3T mulai mendirikan sekitar enam tenda dome berwarna oranye dan putih pada Senin sore di area taman depan kantor BGN. Sejumlah peserta aksi mengaku sebagai mitra dan investor program Makan Bergizi Gratis, sambil membentangkan spanduk protes terkait pemangkasan anggaran.

Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan aksi kemah itu diikuti mitra program SPPG 3T dari berbagai wilayah di Indonesia. Ia menyatakan para investor 3T menilai belum ada kejelasan mengenai nasib mereka setelah menunggu selama satu tahun, sementara status mereka juga berubah dari investor menjadi pengelola.

Menurut Herwil, asosiasi telah menyampaikan surat pemberitahuan untuk aksi yang dijadwalkan berlangsung hingga Jumat, 20 November 2026. Ia menilai perubahan petunjuk teknis yang berulang kali dilakukan BGN merugikan mitra, terutama karena pembatasan insentif dan dana operasional memengaruhi pembiayaan dapur SPPG.

Dampak pada tenaga kerja dan iklim investasi

APGI 3T juga mempersoalkan Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026, yang dinilai mengubah skema pendanaan operasional menjadi sharing cost. Dalam skema itu, sebagian biaya dibebankan kepada SPPG, termasuk operasional kendaraan distribusi makanan.

Herwil mengatakan kebijakan tersebut menekan mitra yang sudah menggelontorkan dana sejak awal dan memaksa pelaku di lapangan melakukan efisiensi. Menurut dia, tekanan biaya membuat mitra harus memilih antara mengurangi jumlah pekerja atau memangkas gaji relawan yang bekerja di dapur.

Keluhan itu menunjukkan potensi tekanan lanjutan terhadap operasional program pangan bergizi di daerah 3T, terutama bila perubahan pembiayaan terus membebani mitra pelaksana. APGI 3T menilai kondisi tersebut juga mencederai persepsi iklim investasi karena pelaku usaha menghadapi perubahan aturan setelah fasilitas dapur mulai berjalan.

Kami baru-baru ini melaporkan perlambatan fintech lending Indonesia seiring meningkatnya rasio gagal bayar melampaui ambang aman OJK.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.