Kementerian Ketenagakerjaan jadwalkan penetapan upah minimum 2027 pada akhir November
Pemerintah menyiapkan rangkaian penetapan upah minimum 2027 menjelang akhir November 2026 sebelum kebijakan baru berlaku pada awal tahun depan. Jadwal itu mencakup upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta upah minimum sektoral dengan pemberlakuan efektif mulai 1 Januari 2027.
Sorotan
- Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pengumuman upah minimum provinsi 2027 paling lambat 21 November 2026 dan berlaku mulai 1 Januari 2027.
- Penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 serta mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks rentang 0,5–1,0.
- Estimasi Kebutuhan Hidup Layak untuk perhitungan upah minimum menggunakan data konsumsi rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik.
Jadwal penetapan dan dasar perhitungan
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pengumuman upah minimum provinsi untuk 2027 paling lambat 21 November 2026. Setelah itu, upah minimum kabupaten/kota dijadwalkan diumumkan paling lambat 25 November, Upah Minimum Sektoral Provinsi pada 26 November, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ditetapkan pada 30 November 2026.Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Upah minimum baru berlaku mulai 1 Januari 2027.
Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Dampak bagi dunia usaha dan pekerja
Yassierli mengatakan kolaborasi antarpihak penting agar penetapan upah minimum setiap tahun dapat berjalan baik dan adil bagi semua pihak. Pernyataan itu menunjukkan pemerintah menempatkan proses penetapan upah sebagai titik temu antara perlindungan pekerja dan kepastian perencanaan biaya tenaga kerja bagi pelaku usaha.Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional milik Badan Pusat Statistik. Penggunaan basis data tersebut dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah, perusahaan, dan pekerja dalam menilai penyesuaian upah minimum tahun depan.
Sebelumnya, kami melihat usulan kenaikan UMP 2027 dan simulasi dampaknya, termasuk potensi DKI Jakarta tetap tertinggi.
Berita Income Terbaru
- Forex
- Crypto