KSPI dorong kenaikan PTKP untuk tingkatkan daya beli pekerja di Indonesia
Dorongan untuk menaikkan ambang Penghasilan Tidak Kena Pajak muncul di tengah upaya memperkuat konsumsi rumah tangga dan menjaga belanja masyarakat berpenghasilan rendah. KSPI bersama Partai Buruh meminta pemerintah menaikkan PTKP bulanan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta agar pekerja pada rentang pendapatan tersebut tidak dikenai PPh Pasal 21.
Sorotan
- KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan batas PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan agar pekerja berpenghasilan setara dibebaskan dari Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Presiden KSPI Said Iqbal menilai kenaikan PTKP akan menaikkan daya beli pekerja dan mendorong pendapatan pelaku usaha informal melalui peningkatan konsumsi.
- Said Iqbal menyatakan kenaikan PTKP lebih berkelanjutan dibanding subsidi pajak, dan pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan permanen untuk memberi kepastian pekerja.
Usulan PTKP dan alasan kebijakan
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, bersama Partai Buruh menyampaikan permintaan agar pemerintah menaikkan batas PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan langkah itu diharapkan mendorong daya beli karena pekerja berpenghasilan hingga Rp7,5 juta per bulan tidak lagi dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21.Dalam konferensi pers pada Senin, 16/11/2026, Said Iqbal menilai kenaikan PTKP akan memberi efek lanjutan ke ekonomi masyarakat kecil. Menurut dia, ketika buruh meningkatkan belanja, pendapatan pelaku usaha informal seperti penjual mi ayam, penjual bubur, dan pekerja informal lain juga ikut terdorong.
Dampak bagi konsumsi dan arah kebijakan
Said Iqbal juga menilai kenaikan PTKP lebih tepat dibandingkan pemberian subsidi PPh Pasal 21 kepada pekerja. Ia mengatakan subsidi pajak berpotensi dihentikan sewaktu-waktu, sedangkan kenaikan PTKP dinilai lebih berkelanjutan sebagai instrumen kebijakan.Ia mencontohkan bahwa subsidi dapat hilang pada 2027, 2028, atau 2029, sehingga kebijakan permanen dinilai memberi kepastian lebih besar bagi pekerja. Menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Menteri Keuangan juga sedang mempertimbangkan arah kebijakan tersebut.
Seperti dicatat dalam artikel kami sebelumnya, revisi PTKP 2027 masih dibahas lintas kementerian dan belum diberlakukan pada Januari.
Berita Income Terbaru
- Forex
- Crypto