Indonesia siapkan revisi PTKP untuk 2027 setelah Januari
Pemerintah Indonesia menyiapkan pembaruan ambang Penghasilan Tidak Kena Pajak, atau PTKP, untuk diberlakukan pada 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Jadwal penerapannya belum dimulai pada Januari karena pembahasan besaran dan penyesuaian regulasi masih berlangsung di tingkat lintas kementerian.
Sorotan
- Pemerintah Indonesia menunda pemberlakuan revisi ambang PTKP yang semula direncanakan mulai Januari 2027 karena proses pembahasan regulasi belum selesai.
- Penyesuaian PTKP bertujuan meningkatkan daya beli pekerja menengah ke bawah dan menyesuaikan kebijakan pajak penghasilan dengan kondisi ekonomi domestik.
- Ketidakpastian besaran dan jadwal implementasi PTKP baru mempengaruhi perencanaan penghasilan rumah tangga dan administrasi penggajian perusahaan pada 2027.
Jadwal implementasi dan pembahasan regulasi
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembaruan ambang PTKP akan diberlakukan tahun depan, namun pembahasannya masih berlangsung secara intensif di lintas kementerian.Dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, Airlangga menyatakan proses perumusan besaran batas penghasilan bebas pajak itu belum selesai. Karena itu, pemerintah tidak memberlakukannya pada Januari 2027 dan membuka kemungkinan implementasi setelah Januari.
Dampak bagi daya beli dan kebijakan pajak
Penyesuaian PTKP disiapkan untuk mendukung daya beli pekerja, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Langkah ini menempatkan kebijakan pajak penghasilan sebagai salah satu instrumen yang sedang diselaraskan dengan kondisi ekonomi domestik.Dengan pembahasan yang masih berjalan, pelaku usaha dan pekerja masih menunggu kepastian mengenai besaran ambang baru serta waktu efektif penerapannya pada 2027. Kejelasan aturan tersebut akan menjadi faktor penting bagi perencanaan penghasilan bersih rumah tangga dan administrasi penggajian perusahaan.
Penyederhanaan regulasi dalam pemerintahan Prabowo menjadi sorotan dalam artikel kami sebelumnya, ketika pemerintah menilai penumpukan aturan kerap memperlambat eksekusi program di berbagai sektor. Kami mengulas arahan Presiden Prabowo kepada Kementerian Hukum untuk memangkas prosedur yang berbelit, agar implementasi kebijakan lebih cepat, efisien, dan memberi kepastian bagi pelaku usaha serta layanan publik.
Berita Income Terbaru
- Forex
- Crypto