UMP Indonesia berpotensi naik 9,5% pada 2027, DKI Jakarta tetap tertinggi
Usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi pada 2027 kembali menjadi perhatian setelah serikat buruh meminta penyesuaian sebesar 7,5% hingga 9,5%. Jika skenario kenaikan 9,5% diterapkan, DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan tingkat upah minimum tertinggi secara nasional.
Sorotan
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh usulkan kenaikan UMP dan UMK 2027 sebesar 7,5%–9,5%, dengan permintaan kepastian regulasi.
- Dalam simulasi kenaikan 9,5%, UMP DKI Jakarta bertambah dari Rp5.729.876 di 2026 menjadi Rp6.274.214 di 2027, tetap tertinggi secara nasional.
- Ketidakpastian formula penetapan upah minimum 2027 menimbulkan risiko bagi perencanaan biaya tenaga kerja, daya beli, dan stabilitas industri di daerah.
Usulan kenaikan upah dan simulasi 2027
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, dan Partai Buruh meminta kenaikan UMP dan UMK pada 2027 di kisaran 7,5% hingga 9,5%. Hingga Jumat, 6 November 2026, usulan tersebut belum mendapat respons pemerintah, sementara kalangan buruh menilai belum adanya petunjuk teknis telah memicu ketidakpastian bagi dewan pengupahan daerah.Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak pemerintah segera memberikan kepastian regulasi terkait penetapan upah minimum 2027. Menurut dia, kebingungan di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota berisiko memicu gejolak sosial di berbagai wilayah.
Dalam simulasi kenaikan 9,5%, UMP DKI Jakarta naik dari Rp5.729.876 pada 2026 menjadi Rp6.274.214 pada 2027. Sejumlah provinsi lain juga mencatat potensi kenaikan, antara lain Aceh dari Rp3.932.552 menjadi Rp4.306.144, Sumatera Utara dari Rp3.228.949 menjadi Rp3.535.699, Sumatera Barat dari Rp3.182.955 menjadi Rp3.485.336, dan Kepulauan Riau dari Rp3.879.520 menjadi Rp4.248.074.
Riau berpotensi naik dari Rp3.780.495 menjadi Rp4.139.642, Jambi dari Rp3.471.497 menjadi Rp3.801.289, Lampung dari Rp3.047.734 menjadi Rp3.337.269, Bengkulu dari Rp2.827.250 menjadi Rp3.095.839, Sumatera Selatan dari Rp3.942.963 menjadi Rp4.317.544, serta Kepulauan Bangka Belitung dari Rp4.035.000 menjadi Rp4.418.325.
Dampak regional dan peta upah minimum
Di Jawa, Banten berpotensi naik dari Rp3.100.881,40 menjadi Rp3.395.465, Jawa Barat dari Rp2.317.601 menjadi Rp2.537.773, Jawa Tengah dari Rp2.327.386,07 menjadi Rp2.548.488, DI Yogyakarta dari Rp2.417.495 menjadi Rp2.647.157, dan Jawa Timur dari Rp2.446.880 menjadi Rp2.679.334. Bali juga berpotensi meningkat dari Rp3.207.459 menjadi Rp3.512.168.Di Kalimantan, Kalimantan Utara berpotensi naik dari Rp3.775.243 menjadi Rp4.133.891, Kalimantan Timur dari Rp3.762.431 menjadi Rp4.119.862, Kalimantan Selatan dari Rp3.725.000 menjadi Rp4.078.875, Kalimantan Tengah dari Rp3.686.138 menjadi Rp4.036.321, dan Kalimantan Barat dari Rp3.054.552 menjadi Rp3.344.734.
Simulasi ini masih bersifat perkiraan dan bergantung pada keputusan resmi pemerintah mengenai formula penetapan upah minimum 2027. Bagi pelaku usaha dan pekerja, kepastian regulasi akan menjadi faktor penting untuk perencanaan biaya tenaga kerja, daya beli, dan stabilitas hubungan industrial di daerah.
Dalam liputan kami sebelumnya tentang alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2027, kami menyoroti kenaikan TKD yang hanya sekitar 5,5% dinilai belum cukup mengurangi tekanan fiskal pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana pusat. Kami juga membahas risiko tertahannya layanan publik dan pembangunan infrastruktur—terutama pada pos yang bergantung pada DAK fisik—serta dorongan agar Pemda mencari sumber pendapatan alternatif ketika ruang fiskal makin terbatas.
Berita Income Terbaru
- Forex
- Crypto