KPK sampaikan surat ke Panglima TNI terkait kasus korupsi BNPB

Traders Union
Semua berita
Regulator
KPK sampaikan surat ke TNI

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andrey Mastykin

13 jam yang lalu

KPK sampaikan surat ke Panglima TNI terkait kasus korupsi BNPB — KPK koordinasi dengan TNI

Penanganan dugaan korupsi Dana Siap Pakai kebencanaan di BNPB memasuki fase koordinasi lanjutan antara KPK dan unsur TNI. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan surat kepada Panglima TNI hanya bertujuan menjelaskan konstruksi perkara, sehingga tidak memerlukan balasan sebelum tindak lanjut internal diputuskan.

Sorotan

KPK mengirim surat ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto perihal dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam kasus korupsi Dana Siap Pakai BNPB.
Isi surat menjelaskan dugaan praktik penyuapan, benturan kepentingan, serta aliran uang terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
Unit penyidikan Puspom TNI berpartisipasi dalam gelar perkara dan penyegelan kantor BNPB, menandakan kolaborasi penyidikan KPK dan TNI sejak awal.

Koordinasi perkara dan isi surat ke Panglima TNI

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Setyo Budiyanto menyatakan KPK belum menerima surat balasan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam perkara korupsi Dana Siap Pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ia menegaskan surat itu bersifat penyampaian duduk perkara, sehingga keputusan mengenai proses terhadap pihak yang berstatus TNI sepenuhnya berada pada Panglima TNI.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, surat tersebut menguraikan dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. KPK juga memaparkan dugaan benturan kepentingan, praktik penyuapan, serta dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara itu.

Dampak terhadap proses penegakan hukum

KPK menyatakan yakin Pusat Polisi Militer TNI akan segera menindaklanjuti temuan tersebut karena koordinasi antara KPK dan TNI sudah berlangsung intensif sejak awal. Pendekatan yang ditempuh disebut bersifat kolaboratif agar penanganan perkara terhadap pihak sipil dan unsur militer dapat berjalan selaras.

Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan peran mantan Kepala BNPB Suharyanto juga sudah dijelaskan kepada perwakilan TNI dalam gelar perkara pada 13 dan 14 Oktober 2026. Ia menambahkan unit penyidikan Puspom TNI ikut hadir dalam pemaparan kondisi perkara dan turut mendampingi KPK saat penyegelan kantor BNPB, yang menunjukkan sinergi penegakan hukum dalam kasus tersebut.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penetapan lima tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa terkait Dana Siap Pakai kebencanaan di BNPB, kami mengulas pihak-pihak yang dijerat KPK serta penegasan BNPB bahwa tidak akan mengintervensi proses hukum. Kami juga menyoroti dampak kasus ini terhadap pengawasan internal, tata kelola pengadaan, dan akuntabilitas penyaluran dana darurat di lingkungan BNPB.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?