KPK periksa saksi kasus gratifikasi pajak Haniv di Hong Kong
Penyidikan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus meluas dengan pemeriksaan saksi di luar negeri pada Selasa, 3 November 2026. Feby Paramita, anak mantan pejabat pajak Muhamad Haniv, diperiksa di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong saat KPK menelusuri dugaan aliran dana untuk kepentingan pribadi dan usaha keluarga.
Sorotan
- KPK memeriksa Feby Paramita sebagai saksi kasus gratifikasi Rp20,7 miliar Muhamad Haniv di Konsulat Jenderal RI Hong Kong.
- Haniv diduga menggunakan jabatannya untuk memperoleh dana sponsorship sekitar Rp400 juta dari perusahaan wajib pajak Jakarta dan Rp300 juta dari luar Jakarta.
- Dalam periode 2014-2022, Haniv juga menerima gratifikasi valuta asing melalui perantara BSA dan dijerat Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi.
Pemeriksaan saksi dan perkembangan penyidikan
Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Feby Paramita sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhamad Haniv. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan dilakukan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, tetapi belum menjelaskan alasan lokasi pemeriksaan tersebut maupun materi yang didalami dari saksi.Perkara ini berjalan setelah Haniv lebih dulu ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada Rabu, 19 Agustus 2026. KPK juga menyebut Haniv telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Februari 2025 dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai total Rp20,7 miliar.
Dugaan aliran dana dan implikasi kasus
KPK menduga Haniv menggunakan pengaruh dan koneksinya selama menjabat untuk kepentingan dirinya serta usaha anaknya. Dalam konstruksi perkara, kasus bermula pada 2016 ketika ia diduga mengirim surat elektronik kepada bawahannya untuk mencarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan wajib pajak di Jakarta maupun di luar Jakarta.Menurut penyidik, perusahaan-perusahaan tersebut kemudian mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anak Haniv. Nilainya disebut sekitar Rp400 juta dari beberapa perusahaan wajib pajak di Jakarta dan sekitar Rp300 juta dari perusahaan di luar wajib pajak Jakarta.
Selain itu, pada periode 2014 hingga 2022 Haniv juga diduga menerima gratifikasi lain dalam bentuk valuta asing melalui seorang perantara berinisial BSA. Atas dugaan tersebut, ia disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas pergerakan kembali regulasi yang lama tertunda dan target pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026 setelah disepakati sebagai usul inisiatif DPR. Kami juga menyoroti mengapa payung hukum ini dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk memutus rantai ekonomi kejahatan lewat penelusuran aliran dana dan perampasan aset hasil tindak pidana.
Berita Law Enforcement Terbaru
- Forex
- Crypto