OJK serahkan dua tersangka kasus BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas

OJK serahkan dua tersangka kasus BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas
OJK serahkan tersangka BPRS

Otoritas Jasa Keuangan menuntaskan tahap penyidikan dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. Langkah ini mencakup penyerahan dua tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap pada 11 November 2026.

Sorotan

  • Pada 12 November 2026, OJK menyerahkan dua tersangka kasus PT BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas terkait dugaan penyimpangan pembiayaan.
  • Dugaan penyimpangan oleh TR dan AHK terjadi pada Mei 2018–September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.
  • Kasus ini menegaskan fokus OJK pada penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kepercayaan publik di sektor perbankan syariah nasional.

Proses hukum dan rincian perkara

Menurut OJK, seperti disampaikan Otoritas Jasa Keuangan dalam siaran pers tertanggal 13 November 2026, penyerahan tahap II kepada Kejaksaan Negeri Banyumas berlangsung pada Kamis, 12 November, sebagai bagian dari penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Dua tersangka tersebut berinisial TR, Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, dan AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS. Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.

Dugaan penyimpangan itu terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021 dan mencakup 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah. OJK menyebut potensi kerugian dalam perkara ini sekitar Rp1,72 miliar.

Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum dan menerima pemberitahuan bahwa berkas telah lengkap, atau P-21, pada 11 November 2026. Untuk TR, penyidik menyangkakan pelanggaran Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut. Sementara AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, atau Pasal 63 ayat (2), dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Dampak bagi pengawasan perbankan syariah

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengawasan OJK, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.

Bagi industri, langkah tersebut menegaskan fokus regulator pada integritas tata kelola, kepatuhan penyaluran pembiayaan, dan perlindungan masyarakat di sektor perbankan syariah. OJK juga menyatakan terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia agar penanganan tindak pidana jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.

Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.

Sebelumnya, kami menelaah persetujuan OJK atas merger BPRS untuk memperkuat modal inti dan kapasitas usaha di Sumatra Utara.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.