KPK menunda pemanggilan Menhut dalam pengembangan kasus Kuansing

Traders Union
Semua berita
Regulator
KPK tunda pemanggilan Menhut Kuansing

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ksenia Gerey

Kemarin

KPK menunda pemanggilan Menhut dalam pengembangan kasus Kuansing — Pemanggilan Menhut Ditunda KPK

Proses persidangan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby kini menjadi acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menentukan langkah lanjutan dalam perkara dugaan penerimaan uang yang menyeret Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Perkembangan di sidang dinilai akan menentukan ada tidaknya perluasan penuntutan, termasuk kemungkinan pemanggilan menteri terkait selisih uang 2.000 dollar Singapura yang masih ditelusuri.

Sorotan

KPK menunda pemanggilan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait kasus Kuansing, menunggu fakta sidang Suhardiman Amby untuk pengembangan perkara.
KPK menemukan 14.000 dollar Singapura dari pemotongan hasil usaha petani Kuantan Singingi, namun baru menyita 12.000 dollar Singapura dan menelusuri selisih 2.000 dollar Singapura.
Penyidik masih mengkaji apakah amplop uang untuk Raja Juli berisi 14.000 atau 12.000 dollar Singapura karena ada kemungkinan pengembalian dana sebelum operasi tangkap tangan.

Arah pengembangan perkara menunggu fakta persidangan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemanggilan Raja Juli Antoni terkait amplop berisi uang dari Bupati Kuantan Singingi masih menunggu proses pemeriksaan dan permintaan keterangan di persidangan Suhardiman Amby.

Menurut Setyo, temuan yang muncul dalam sidang dapat menjadi bahan bagi jaksa untuk membuat laporan pengembangan hasil penuntutan. Laporan itu kemudian disampaikan secara berjenjang dari direktur penuntutan hingga pimpinan KPK untuk menentukan tindak lanjut perkara.

Ia menegaskan pengembangan penyidikan dalam kasus tersebut masih bersifat relatif karena bergantung pada fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Karena itu, rencana pemanggilan Menteri Kehutanan belum diputuskan pada tahap ini.

Selisih dana SGD 2.000 masih ditelusuri

Perkara ini bermula dari temuan KPK bahwa Suhardiman diduga meminta uang yang berasal dari pemotongan sisa hasil usaha petani untuk biaya pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam pengusutan itu, KPK menyatakan telah menemukan dana 14.000 dollar Singapura yang dikumpulkan dari para petani KUD di Kabupaten Kuansing.

Pelaksana harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein sebelumnya mengatakan penyidik baru menyita 12.000 dollar Singapura, sehingga masih ada selisih 2.000 dollar Singapura yang ditelusuri keberadaannya. Penyidik juga masih mengkaji apakah jumlah dalam amplop yang dibawa Suhardiman kepada Raja Juli sebesar 14.000 atau 12.000 dollar Singapura, mengingat ada beberapa pertemuan sebelum operasi tangkap tangan dan disebut terdapat proses pengembalian uang.

Secara terpisah, Raja Juli tidak memberikan penjelasan saat ditanya mengenai selisih dana tersebut di Gedung DPR, Jakarta. Ia hanya menyatakan sedang fokus pada reforma agraria sebelum meninggalkan lokasi.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas bagaimana DPR kembali menggerakkan pembahasan regulasi ini setelah lama tertunda, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Kami juga menyoroti bahwa kepastian jadwal legislasi tersebut dipandang penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk memutus rantai ekonomi kejahatan melalui mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?