KPK dalami dugaan pengaturan audit BPK di Pemalang

Traders Union
Semua berita
Regulator
KPK dalami audit BPK Pemalang

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Daria Chernytska

12.11.2026

KPK dalami dugaan pengaturan audit BPK di Pemalang — Audit BPK Pemalang diusut

Penyidik KPK memeriksa mantan Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menelusuri dugaan pengaturan hasil audit di Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pemeriksaan itu memperluas penyidikan perkara pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro, dengan pola yang disebut serupa dengan temuan dalam kasus di Klaten.

Sorotan

Penyidik KPK memeriksa Ahmad Luthfi pada 12 November 2026 untuk mendalami dugaan pengaturan audit BPK di Pemalang, serupa kasus Klaten.
KPK menetapkan Anom Widiyantoro dan Setya Budi Dias sebagai tersangka pemerasan perangkat daerah dan swasta di Pemalang sejak 30 Juli 2026.
Total uang pungutan yang dihimpun Anom Widiyantoro bersama Mohamad Haris dari perangkat desa dan swasta di Pemalang mencapai Rp1,98 miliar.

Pemeriksaan saksi dan dugaan pola audit

Seperti dilaporkan Kompas.com, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami keterangan Ahmad Luthfi terkait dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang saat pemeriksaan pada Kamis, 12 November 2026.

Budi menyatakan Ahmad Luthfi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Anom Widiyantoro. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengusut kemungkinan pola pengaturan hasil audit yang disebut mirip dengan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.

Menurut KPK, dugaan serupa sebelumnya muncul dalam bentuk dropping temuan BPK pada sejumlah audit di Pemerintah Kabupaten Klaten. Penyidik kini masih mendalami bagaimana dugaan pengaturan temuan audit BPK di Kabupaten Pemalang terjadi dan menyatakan perkembangan perkara akan terus diperbarui.

Keterkaitan dengan perkara Klaten dan Pemalang

Ahmad Luthfi juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lain atau gratifikasi yang menjerat Hamenang Wajar Ismoyo. KPK turut menetapkan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT MWC sebagai tersangka pada Jumat, 16 Oktober 2026, setelah ketiganya diamankan dalam operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026.

Dalam perkara Pemalang, KPK menetapkan Anom Widiyantoro dan staf administrasi KPK Setya Budi Dias sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta pada Kamis, 30 Juli 2026. Dua tersangka lain dalam perkara yang sama adalah Mohamad Haris alias Gus Haris, yang disebut sebagai orang kepercayaan bupati, serta Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta dan ayah dari Setya Budi Dias.

Keempatnya lebih dulu terjaring operasi tangkap tangan pada Selasa, 28 Juli 2026. KPK menyatakan Anom Widiyantoro bersama Mohamad Haris memeras sejumlah perangkat desa dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi, dengan nilai uang yang terkumpul mencapai Rp1,98 miliar.

Dalam liputan sebelumnya, kami menelaah target DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada akhir 2026 untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?