Sidang TPPU Febrie Adriansyah dengar bantahan saksi atas dugaan aliran honorarium DR Lawfirm

Sidang TPPU Febrie Adriansyah dengar bantahan saksi atas dugaan aliran honorarium DR Lawfirm
Saksi bantah aliran honor

Persidangan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Kejaksaan kini menyoroti sumber dan tujuan dana dari kantor hukum yang terkait dengan perkara tersebut. Seorang advokat yang menjadi saksi menyatakan tidak pernah ada permintaan atau kesepakatan untuk menyerahkan sebagian honorarium kantor kepada Febrie Adriansyah maupun pejabat di lingkungan Jampidsus.

Sorotan

  • Advokat Albertus Yohanes Eko Purwanto membantah di persidangan Tipikor Jakarta, 11 November 2026, adanya aliran honorarium dari DR Lawfirm ke Febrie Adriansyah.
  • Eko menyatakan honorarium DR Lawfirm digunakan untuk operasional kantor dengan kebutuhan bulanan Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar, tanpa aliran ke pejabat Jampidsus.
  • Jaksa mendakwa Febrie Adriansyah menerima Rp346,7 miliar dan 440.990 dollar U.S. hasil korupsi selama 2020 hingga Juli 2026.

Keterangan saksi dalam sidang Tipikor Jakarta

Seperti dilaporkan Kompas.com, advokat Albertus Yohanes Eko Purwanto membantah adanya penyerahan uang dari kantor hukum Don Ritto dan Rekan, atau DR Lawfirm, kepada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu, 11 November 2026.

Dalam kesaksiannya, Eko menyatakan tidak pernah ada permintaan maupun kesepakatan untuk menyerahkan sebagian honorarium yang diterima kantor hukum itu kepada Febrie. Saat ditanya mengenai kemungkinan pemberian uang kepada pejabat-pejabat di lingkungan Jampidsus, ia juga menegaskan hal tersebut sama sekali tidak ada.

Eko turut membantah adanya pemberian uang kepada jaksa penuntut umum yang menangani perkara-perkara yang didampingi kantor hukum tersebut. Ketika ditanya apakah pernah ada uang diberikan kepada jaksa yang menyidangkan perkara klien mereka, ia kembali menyatakan tidak pernah.

Dakwaan dan penggunaan dana operasional kantor

Dalam persidangan yang sama, Eko menjelaskan honorarium yang diterima DR Lawfirm digunakan untuk kebutuhan operasional kantor, termasuk gaji pegawai dan sewa kantor. Menurut dia, kebutuhan operasional bulanan kantor dapat mencapai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

Perkara ini melibatkan tiga terdakwa, yakni Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin. Jaksa sebelumnya mendakwa Febrie menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi senilai Rp346,7 miliar dan 440.990 dollar U.S.

Dakwaan itu dibacakan pada sidang perdana pada 7 Oktober 2026. Jaksa menyebut penerimaan uang tersebut berlangsung sejak 2020 hingga Juli 2026, ketika Febrie menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus hingga kemudian menjadi Jampidsus.

Kami juga telah melihat perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan DPR rampung pada 15 Desember 2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.