KPK tegaskan tetap berwenang menyita aset koruptor usai pengesahan UU Perampasan Aset

KPK tegaskan tetap berwenang menyita aset koruptor usai pengesahan UU Perampasan Aset
KPK tetap bisa sita aset

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026, tidak mengubah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyita harta tersangka dan terpidana korupsi. Penegasan ini disampaikan di tengah pembahasan ruang lingkup aturan baru yang juga mengatur mekanisme pengawasan, perlindungan pihak beriktikad baik, dan pengembalian aset.

Sorotan

  • KPK tetap berwenang menyita dan mengeksekusi aset koruptor berdasarkan UU Tipikor dan KUHAP meski tanpa UU Perampasan Aset.
  • KPK dapat merampas dan melelang aset lain milik terpidana guna menutupi kerugian negara jika aset hasil korupsi tidak mencukupi.
  • UU Perampasan Aset disahkan DPR pada 19 November 2026, memperluas kerangka hukum perampasan aset namun tidak mengubah kewenangan inti KPK.

Dasar kewenangan penyitaan dan eksekusi aset

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan lembaganya tetap berwenang melakukan penyitaan terhadap aset tersangka tindak pidana korupsi meski tanpa Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Kamis, 19 November 2026, ia mengatakan kewenangan itu tetap berlaku untuk aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Ia menjelaskan KPK tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Menurut dia, KPK tetap dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, serta tindakan hukum lain yang diperlukan dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Johanis juga mengatakan KPK selaku eksekutor dapat melakukan perampasan aset sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika harta hasil korupsi milik terpidana tidak cukup untuk menutup kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, KPK dapat merampas aset lain milik terpidana sesuai amar putusan pengadilan, lalu melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setelah proses penilaian.

Hasil lelang tersebut digunakan untuk menutup kekurangan kerugian negara. Bila terdapat kelebihan, dana dikembalikan kepada terpidana, tetapi bila masih kurang, KPK masih dapat menelusuri aset lain untuk dirampas dan dilelang sesuai prosedur yang berlaku.

Dampak aturan baru bagi penindakan korupsi

Johanis menilai keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset tidak menjadi syarat bagi KPK untuk melaksanakan mandat penindakan korupsi. Ia juga menegaskan bahwa bila dalam penanganan perkara korupsi muncul persoalan perdata, KPK akan menyerahkan penanganannya kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Tipikor.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan beleid itu memuat 10 poin utama, termasuk perlindungan hak asasi manusia, pembagian kewenangan penindakan, perlindungan pihak beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta penerapan teknologi.

Ruang lingkup undang-undang tersebut disebut merentang dari tindak pidana penipuan hingga perdagangan. Bagi sektor penegakan hukum, pengesahan aturan ini memperluas kerangka pengaturan perampasan aset, sementara KPK menegaskan fungsi penyitaan dan eksekusi aset dalam perkara korupsi tetap berjalan berdasarkan dasar hukum yang sudah berlaku.

Sebagai pengingat, kami sebelumnya meliput pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.