Ashutosh Sureka

KPK dalami dugaan pengondisian audit BPK dalam kasus Pemalang

KPK dalami dugaan pengondisian audit BPK dalam kasus Pemalang
Audit BPK diusut KPK

Pengembangan perkara dugaan pemerasan dan suap yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro kini meluas ke dugaan pengondisian hasil audit keuangan daerah. Dugaan itu membuka risiko baru bagi tata kelola pengawasan publik karena KPK menelusuri kemungkinan aliran uang ke lingkungan BPK RI.

Sorotan

  • KPK mendalami dugaan aliran uang ke BPK RI terkait komunikasi Anom Widiyantoro dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk pengondisian audit Pemkab Pemalang.
  • Sejak operasi tangkap tangan pada 28 Juli 2026, KPK menetapkan empat tersangka dan menelusuri dugaan pemerasan perangkat daerah serta pihak swasta dengan nilai mencapai Rp1,98 miliar.
  • Penyidikan meluas ke dugaan intervensi audit BPK, mengungkap potensi kerentanan proses pengawasan keuangan publik di tingkat pemerintah daerah.

Penelusuran dugaan aliran uang dan komunikasi audit

Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga ada aliran uang ke BPK RI terkait perkara yang menjerat Anom Widiyantoro, berdasarkan komunikasi yang diduga dilakukan dengan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk mengondisikan audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan tersebut masih ditelusuri dalam pengembangan penyidikan. Ia menyatakan Anom diduga melakukan komunikasi dengan pihak BPK Jawa Tengah, dan KPK juga mendalami temuan itu melalui pemeriksaan terhadap pihak BPK Jawa Tengah, termasuk eks Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Dampak terhadap perkara korupsi Pemalang

Perkara ini berawal dari penetapan empat tersangka oleh KPK pada 30 Juli 2026, setelah operasi tangkap tangan pada 28 Juli 2026. Selain Anom Widiyantoro, KPK juga menetapkan Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias, Mohamad Haris alias Gus Haris selaku orang kepercayaan bupati, dan Lilik Budi Suprianto dari pihak swasta.

KPK menyatakan Anom bersama Mohamad Haris diduga memeras sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Dari rangkaian dugaan pemerasan itu, uang yang terkumpul mencapai Rp1,98 miliar, dan sebagian di antaranya diduga digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada oknum di KPK.

Perluasan penyidikan ke dugaan pengondisian audit menambah dimensi kelembagaan dalam kasus ini, karena perkara tidak lagi hanya menyangkut pemerasan terhadap aparat daerah dan pelaku usaha. Bagi sektor pemerintahan daerah dan pengawasan keuangan publik, perkembangan ini menyoroti kerentanan proses audit ketika hasil pemeriksaan diduga ikut menjadi sasaran intervensi.

Kami sebelumnya mencatat sorotan KPK pada aliran dana swasta dalam dugaan gratifikasi Pemalang terkait kasus pemerasan Bupati nonaktif Anom Widiyantoro.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.