KPK dalami aliran gratifikasi swasta dalam kasus pemerasan Bupati Pemalang
Penyidikan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kini berfokus pada dugaan penyerahan uang dari pihak swasta kepada Bupati nonaktif Anom Widiyantoro. Pemeriksaan terbaru terhadap dua saksi swasta menambah sorotan pada aliran dana yang disebut terkait gratifikasi, di tengah perkara yang juga menyeret orang dekat bupati dan seorang staf administrasi KPK.
Sorotan
- KPK menetapkan empat tersangka setelah operasi tangkap tangan 28 Juli 2026 terkait pemerasan oleh Anom Widiyantoro dan Gus Haris.
- Gus Haris diduga mengumpulkan Rp1,98 miliar dari perangkat daerah dan pihak swasta atas permintaan Anom untuk kepentingan pribadi.
- Sebagian uang terkumpul diduga akan digunakan mengurus penyelesaian perkara korupsi dengan permintaan Rp2 miliar oleh Lilik Budi Suprianto.
Rangkaian perkara dan implikasi kasus
Menurut Kompas, keempat tersangka sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada 28 Juli 2026. Pelaksana harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah lembaga antirasuah menilai alat bukti telah cukup.Menurut KPK, Anom Widiyantoro bersama Gus Haris diduga memeras sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Dari praktik tersebut, Gus Haris disebut mengumpulkan uang sekitar Rp1,98 miliar atas permintaan Anom.
KPK juga menyatakan sebagian uang yang telah dikumpulkan diduga akan dipakai untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan korupsi kepada oknum di KPK. Dalam penelusuran penyidik, Gus Haris kemudian bertemu Harun untuk dikenalkan kepada Lilik Budi Suprianto, dan selanjutnya terjadi tiga kali pertemuan di wilayah Magelang dan Semarang, di mana Lilik disebut meminta Rp2 miliar untuk pengurusan perkara.
Pembaruan terbaru ini mengikuti artikel kami sebelumnya tentang biaya politik Anom dalam kasus pemerasan Bupati Pemalang.
Berita Local Business Terbaru
- Forex
- Crypto