KPK pertimbangkan jemput paksa tersangka korupsi bea cukai setelah dua kali mangkir

KPK pertimbangkan jemput paksa tersangka korupsi bea cukai setelah dua kali mangkir
KPK ancam jemput paksa

Penyidikan kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memasuki fase lanjutan setelah salah satu tersangka dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK menyatakan alasan sakit yang disampaikan Ahmad Dedi alias Dedi Congor masih dianalisis sambil mempertimbangkan langkah penegakan berikutnya.

Sorotan

  • Ahmad Dedi, tersangka pegawai Ditjen Bea dan Cukai, telah dua kali mangkir dari pemanggilan KPK dengan alasan sakit hingga 17 November 2026.
  • KPK mempertimbangkan penjemputan paksa terhadap Ahmad Dedi dan menyoroti potensi modus menghindar dengan dalih kesehatan untuk menunda penyidikan.
  • Penyidikan kasus suap dan gratifikasi bea cukai sejak September 2026 telah menyeret sembilan tersangka, dengan penyidikan KPK masih terus berkembang.

Pertimbangan penyidik dan status pemanggilan

Seperti dilaporkan Kompas, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pegawai Ditjen Bea dan Cukai yang telah berstatus tersangka, sudah dua kali absen dari panggilan penyidik dengan alasan sakit. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 17 November 2026.

KPK menyebut alasan tersebut masih menjadi objek analisis untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Budi mengatakan penyidik perlu memastikan agar alasan kesehatan itu tidak menjadi modus untuk menunda proses penyidikan yang sedang berjalan.

Terkait kemungkinan penjemputan paksa, KPK menyatakan langkah itu masih dalam pertimbangan penyidik. Lembaga antirasuah itu juga meminta Ahmad Dedi bersikap kooperatif saat jadwal pemeriksaan ulang ditetapkan agar penyidik memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti.

Dampak pada pengembangan perkara bea cukai

Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. KPK menetapkan Dedi Congor sebagai tersangka pada September 2026, sementara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2026.

Menurut KPK, perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan itu kini telah menyeret sembilan tersangka. Budi menegaskan penyidikan masih terus berkembang, dan KPK mengimbau seluruh tersangka, saksi, serta pihak terkait untuk kooperatif agar proses hukum berjalan tanpa hambatan.

Dalam liputan sebelumnya, kami membahas RUU Perampasan Aset yang dirampungkan DPR pada pengambilan keputusan tingkat I.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.