Kemendagri perkuat pencegahan korupsi daerah setelah 227 kepala daerah terjerat

Kemendagri perkuat pencegahan korupsi daerah setelah 227 kepala daerah terjerat
Kemendagri perkuat pencegahan

Upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah kembali menjadi sorotan setelah ratusan kepala daerah tercatat tersangkut kasus korupsi dalam lebih dari dua dekade terakhir. Di Ambon, Kementerian Dalam Negeri mendorong forum pencegahan korupsi untuk mempertemukan perencana anggaran, pengelola pengadaan, aparat pengawas internal, dan legislatif daerah dalam satu koordinasi.

Sorotan

  • Kementerian Dalam Negeri menggelar agenda Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Maluku dan Maluku Utara pada 19 November 2026.
  • Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat 227 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2004 hingga Oktober 2026, terdiri dari 31 gubernur/wakil gubernur dan 196 bupati/wali kota/wakilnya.
  • Pemetaan Kemendagri menunjukkan 61,1 persen kasus korupsi daerah periode 2025-2026 terjadi pada pengadaan barang dan jasa senilai Rp7,3 miliar.

Forum penguatan integritas di Maluku

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kementerian Dalam Negeri memperkuat pencegahan korupsi di daerah melalui agenda Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada Kamis, 19 November 2026. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menyatakan pertemuan itu harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola, membangun integritas, dan mencegah penyimpangan sejak awal.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2004 hingga Oktober 2026, terdapat 227 kepala daerah yang terjerat korupsi. Angka itu mencakup 31 gubernur dan wakil gubernur, serta 196 bupati, wali kota, dan wakilnya.

Kastorius menilai forum pencegahan korupsi penting untuk mendudukkan para pemangku kepentingan utama dalam satu meja bersama Kemendagri dan lembaga pengawas lain. Langkah itu disebut sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi aksi pencegahan.

Peta risiko dan area rawan pengadaan

Kemendagri memetakan empat akar risiko korupsi di daerah, yaitu faktor kepemimpinan dan politik, kebijakan dan tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas, serta data dan integritas. Biaya politik yang tinggi, relasi transaksional, dan konflik kepentingan antara kepala daerah, DPRD, birokrasi, dan penyedia dinilai menjadi pintu masuk utama terjadinya penyimpangan.

Di sisi lain, data pengawasan yang masih tersebar dan belum terintegrasi dinilai menghambat deteksi dini. Pemetaan area rawan periode 2025 hingga 2026 menunjukkan pengadaan barang dan jasa mendominasi dengan proporsi 61,1 persen dan nilai perkara Rp7,3 miliar, disusul manajemen ASN 27,8 persen serta pengelolaan keuangan 11,1 persen.

Kastorius menegaskan korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan peristiwa yang terisolasi, melainkan persoalan berulang dari tahun ke tahun. Karena itu, prioritas pencegahan diarahkan pada perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pengendalian konflik kepentingan, sejalan dengan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar kepala daerah menjauhi korupsi.

Sebelumnya, kami menguraikan faktor utama di balik pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI untuk memperkuat penanganan korupsi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.