DPR terima empat surpres untuk pembahasan RUU strategis di Jakarta

DPR terima empat surpres untuk pembahasan RUU strategis di Jakarta
Empat RUU strategis DPR

DPR RI menerima empat Surat Presiden untuk melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta. Agenda itu mencakup perubahan UU Pemerintah Aceh, RUU Administrasi Kependudukan, revisi UU Penyiaran, serta RUU tentang Kamar Dagang dan Industri.

Sorotan

  • DPR menerima empat surpres pada 17 November 2026 terkait pembahasan RUU Pemerintah Aceh, Administrasi Kependudukan, Penyiaran, serta Kamar Dagang dan Industri.
  • Pimpinan DPR juga menerima surat Menteri Keuangan dan Ketua BPK mengenai usulan tiga kantor akuntan publik sebagai calon pemeriksa laporan keuangan BPK tahun 2026.
  • Keempat surpres dan surat kelembagaan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme berlaku.

Rincian surpres dan agenda legislasi

Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco membacakan empat surpres yang telah diterima pimpinan dewan dalam rapat paripurna pada Senin, 17 November 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Surpres pertama adalah surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-53 tertanggal 28 September 2026 mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. DPR juga menerima Surpres Nomor R-54 tertanggal 28 September 2026 terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Administrasi Kependudukan usul DPR RI.

Selain itu, DPR menerima Surpres Nomor R-55 tertanggal 28 September 2026 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Surpres keempat, Nomor R-56 dengan tanggal yang sama, berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Kamar Dagang dan Industri.

Tindak lanjut kelembagaan dan implikasi bagi proses pembahasan

Di luar empat surpres tersebut, pimpinan DPR juga menerima surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-662 tertanggal 23 September 2026 terkait usulan tiga nama kantor akuntan publik calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK tahun 2026.

DPR turut menerima surat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 115 tertanggal 20 Oktober mengenai usulan tiga nama kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2026. Menurut Dasco, seluruh surat itu telah dan akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta mekanisme yang berlaku.

Rapat paripurna itu dipimpin Dasco dan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Masuknya empat surpres sekaligus menandai bertambahnya agenda legislasi dan pengawasan kelembagaan yang akan diproses DPR dalam masa sidang berjalan.

Kami juga telah menyoroti revisi Adminduk DPR yang mendorong NIK sebagai identitas tunggal dan digitalisasi layanan publik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.