DPRD DKI Jakarta ajukan kenaikan anggaran komisi, usulan melampaui pagu Ranperda APBD 2027
Pembahasan Ranperda APBD 2027 di DPRD DKI Jakarta memunculkan usulan tambahan anggaran dari lima komisi yang seluruhnya melebihi pagu awal masing-masing. Kenaikan ini dibawa ke rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, menandai potensi tekanan baru pada alokasi belanja daerah tahun depan.
Sorotan
- DPRD DKI Jakarta mengusulkan tambahan anggaran komisi pada APBD 2027 yang melampaui pagu Ranperda, misalnya Komisi A naik menjadi Rp13,4 triliun.
- Pagu SKPD dan BUMD Komisi B bertambah Rp959 miliar serta berkurang Rp473 miliar, sehingga mencapai Rp12,3 triliun atau melebihi pagu awal Rp486 miliar.
- Usulan penambahan anggaran komisi jika disetujui Banggar akan mendorong penyesuaian prioritas belanja, ruang fiskal, dan komposisi APBD 2027 DKI Jakarta.
Rincian usulan tambahan dalam pembahasan APBD 2027
Seperti dilaporkan Kompas.com, usulan tambahan anggaran itu disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta saat membahas laporan hasil komisi-komisi terhadap Ranperda APBD 2027. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin, para ketua komisi memaparkan hasil pembahasan anggaran organisasi perangkat daerah yang menjadi mitra kerja masing-masing.Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyatakan pagu anggaran 22 OPD mitra kerjanya yang semula Rp12,6 triliun bertambah Rp1,4 triliun dan berkurang Rp582 miliar. Dengan perubahan itu, anggaran Komisi A menjadi Rp13,4 triliun, atau melampaui pagu awal sebesar Rp885 miliar.
Di Komisi B, Nova Harivan Paloh menyebut pagu anggaran SKPD dan BUMD mitra kerja yang semula Rp11,9 triliun mengalami penambahan Rp959 miliar dan pengurangan Rp473 miliar. Nilainya kemudian menjadi Rp12,3 triliun, atau melebihi pagu sebesar Rp486 miliar.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya menjelaskan anggaran OPD mitra kerjanya yang semula Rp3 triliun mengalami penambahan Rp108 miliar dan pengurangan Rp74 miliar. Hasilnya, anggaran Komisi C menjadi Rp3,04 triliun, atau melampaui pagu awal sebesar Rp34 miliar.
Dampak pada prioritas belanja daerah Jakarta
Menurut Dimaz, pembahasan anggaran diarahkan agar alokasinya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran. Pernyataan itu menunjukkan tambahan belanja yang diusulkan komisi dikaitkan dengan kebutuhan operasional dan target kerja mitra perangkat daerah.Dari seluruh komisi yang disebutkan dalam pembahasan, Komisi D mengajukan penambahan anggaran dengan nilai terbesar. Jika usulan-usulan yang melampaui pagu ini disetujui dalam forum Banggar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyesuaikan prioritas belanja, ruang fiskal, dan komposisi APBD 2027 pada tahap lanjutan pembahasan.
Sebagaimana disorot sebelumnya, pembayaran bunga utang menekan ruang fiskal pemerintah saat rupiah melemah terhadap dolar AS.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto