YLBHI soroti risiko penyalahgunaan dalam implementasi UU perampasan aset di Indonesia

YLBHI soroti risiko penyalahgunaan dalam implementasi UU perampasan aset di Indonesia
Risiko UU Perampasan Aset

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia memicu sorotan baru terhadap keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak sipil. YLBHI menilai kewenangan pemblokiran rekening dan penyitaan aset perlu dibatasi secara tegas agar tidak berubah menjadi alat kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat kritis.

Sorotan

  • YLBHI menyoroti risiko penyalahgunaan wewenang dalam implementasi Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR pada 19 November 2026.
  • Menurut YLBHI, pemblokiran rekening dan penyitaan aset tanpa putusan pengadilan berpotensi melumpuhkan kegiatan organisasi masyarakat sipil dan kelompok kritis.
  • UU Perampasan Aset mengatur perlindungan pihak ketiga, pembagian kewenangan, pengawasan independen, dan prinsip perlindungan HAM, tetapi menimbulkan perdebatan soal risiko kesewenang-wenangan.

Peringatan atas kewenangan pemblokiran dan penyitaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang melalui Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan DPR pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam siaran pers yang dikutip Jumat, 20 November 2026, YLBHI menyatakan risiko penyalahgunaan bukan kekhawatiran hipotesis. Berdasarkan pengalaman pendampingan LBH-YLBHI, kewenangan pidana berulang kali bersinggungan dengan kriminalisasi protes, konflik agraria, perjuangan lingkungan, pembelaan masyarakat adat, dan kelompok kritis.

YLBHI menilai pemblokiran rekening atau penyitaan aset berpotensi menjadi bentuk penghukuman sebelum adanya putusan apabila kewenangan tersebut disalahgunakan. Bagi organisasi masyarakat sipil, serikat, lembaga bantuan hukum, pembela lingkungan, atau komunitas korban, tindakan itu dinilai dapat melumpuhkan seluruh kegiatan.

Organisasi tersebut juga menyoroti definisi korporasi dalam undang-undang yang mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, hingga perkumpulan tidak berbadan hukum. Menurut YLBHI, perlindungan yang tegas perlu dimuat agar rezim perampasan aset tidak menjadi instrumen pembalasan, kriminalisasi, atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Dampak regulasi bagi tata kelola penegakan hukum

YLBHI menegaskan Indonesia membutuhkan Undang-Undang Perampasan Aset yang kuat, tetapi kekuatan hukum tidak hanya diukur dari kecepatan negara membekukan rekening atau banyaknya harta yang dapat dirampas. Menurut lembaga itu, ukuran negara hukum terletak pada kemampuan mengejar kekayaan hasil kejahatan tanpa menciptakan kesewenang-wenangan baru.

Undang-undang yang baru disahkan itu mengatur sejumlah ruang lingkup, mulai dari tindak pidana korupsi, penipuan, hingga perdagangan. Regulasi tersebut juga mencakup pembagian kewenangan dalam penindakan, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.

Di antara pokok pengaturannya, DPR memasukkan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam perampasan aset. Aturan itu juga merinci tahapan hukum acara tanpa tuntutan pidana, dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Bagi sektor hukum dan tata kelola publik, perdebatan atas implementasi undang-undang ini akan berpusat pada pengawasan independen, perlindungan pihak yang terdampak, dan kemampuan negara mengembalikan aset kepada korban tanpa menambah risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Sebelumnya, kami membahas pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 beserta cakupannya.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.