Hlib Chabaniuk

Indonesia menyoroti risiko pidana dalam perlindungan data pekerja

Indonesia menyoroti risiko pidana dalam perlindungan data pekerja
Risiko pidana data pekerja

Pengelolaan data pribadi pekerja di Indonesia kini berada dalam sorotan setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memuat ancaman pidana bagi pemberi kerja yang gagal memenuhi kewajiban perlindungan tertentu. Ketentuan itu memperluas implikasi kepatuhan ketenagakerjaan, tetapi tidak serta-merta menjadikan setiap kegagalan perlindungan data pribadi sebagai tindak pidana.

Sorotan

  • Pemberi kerja di Indonesia yang gagal melindungi data pribadi pekerja sesuai Pasal 269 UU No. 27/2026 terancam pidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda kategori IV.
  • Hanya lima dari delapan bentuk perlindungan pekerja pada Pasal 46 ayat (8) UU No. 27/2026 termasuk ancaman pidana, sementara tiga sisanya dikenakan sanksi administratif.
  • UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memisahkan tegas sanksi pidana—untuk pelanggaran dengan unsur kesengajaan atau motif keuntungan—dan sanksi administratif untuk pelanggaran tata kelola data.

Batas kewajiban pidana dan administratif

Seperti diulas Kompas, mengutip Kompas Indeks News Indonesia, pemberi kerja menguasai beragam data pribadi pekerja, mulai dari identitas, alamat, nomor rekening hingga informasi kesehatan, untuk kebutuhan administrasi, pengupahan, dan pelaksanaan hubungan kerja.

Dalam konteks itu, Pasal 269 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengancam pemberi kerja yang tidak memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (8) huruf a sampai dengan huruf e dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV. Ketentuan tersebut menegaskan peningkatan bobot kepatuhan dalam hubungan kerja sekaligus menempatkan perlindungan pekerja sebagai isu hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

Namun, ruang lingkup pidana itu dinilai tidak berlaku otomatis untuk setiap kegagalan melindungi data pribadi. Dari delapan bentuk perlindungan pekerja dalam Pasal 46 ayat (8), lima di antaranya, yakni perlindungan data pribadi, keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan pemerasan atau penipuan, pencegahan kekerasan dan diskriminasi, serta pencegahan perundungan, menjadi objek ancaman pidana Pasal 269, sementara tiga bentuk lain dikenai sanksi administratif.

Dampak bagi kepatuhan pengelolaan data

Fokus pada data pribadi menjadi penting karena kewajiban tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam rezim ini, pembedaan antara tindak pidana dan pelanggaran administratif dibuat lebih tegas agar tidak semua pelanggaran tata kelola data langsung diperlakukan sebagai kejahatan.

Pasal 67 UU PDP mengatur perbuatan memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum dengan unsur tertentu, termasuk unsur kesengajaan. Beberapa bentuk perbuatan juga mensyaratkan adanya maksud memperoleh keuntungan atau potensi kerugian bagi subjek data, sedangkan Pasal 68 mengatur pemalsuan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian.

Sebaliknya, Pasal 57 UU PDP menyediakan sanksi administratif atas pelanggaran sejumlah kewajiban pengendali dan prosesor data, termasuk kewajiban keamanan pemrosesan dalam Pasal 35. Bagi pelaku usaha dan pemberi kerja di Indonesia, pembedaan ini berarti penguatan sistem keamanan data, prosedur pemrosesan, dan pengendalian akses menjadi faktor utama untuk menekan risiko hukum, baik pidana maupun administratif.

Kami juga membahas konteks lebih luas seputar penguatan perlindungan data menyusul seruan Kadin menghadapi risiko siber yang meningkat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.