Warga Serpong Lagoon tuntut pembebasan tarif air dan ganti rugi di tengah transisi WTP
Sengketa pencemaran air bersih di Perumahan Serpong Lagoon, Tangerang Selatan, berkembang menjadi tuntutan kompensasi dan kepastian tarif setelah 176 warga mengalami diare akut dan muntaber. Warga kini meminta pembebasan biaya air selama masa krisis, ganti rugi hingga Rp500 juta, serta permintaan maaf tertulis saat pengelolaan WTP dialihkan ke BUMD.
Sorotan
- Warga Serpong Lagoon menuntut pembebasan tarif air hingga transisi ke PT PITS selesai, kompensasi Rp500 juta, dan permintaan maaf tertulis.
- Pengelola WTP menyanggupi verifikasi klaim ganti rugi medis dan material dalam satu minggu serta akan menyerahkan surat permohonan maaf resmi.
- Potensi kenaikan tarif air pascaperalihan ke PT PITS menjadi kekhawatiran utama warga di tengah proses pemulihan layanan dan kasus pencemaran.
Tuntutan warga dan proses verifikasi kompensasi
Seperti dilaporkan Kompas.com, perwakilan warga Serpong Lagoon, Yudi, menyatakan warga telah menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pengelola Water Treatment Plant perumahan. Tuntutan pertama adalah pembebasan biaya air selama krisis berlangsung hingga proses transisi pengelolaan ke PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, atau PT PITS, selesai sepenuhnya.Menurut Yudi, tawaran kompensasi pembebasan biaya air selama satu bulan dari pengelola WTP ditolak warga karena dinilai belum memadai. Warga meminta pembebasan tarif berlaku sampai masa peralihan ke BUMD rampung, bukan hanya untuk periode terbatas satu bulan.
Tuntutan kedua mencakup ganti rugi biaya medis dan kerugian material dengan nilai yang diajukan warga mencapai Rp500 juta. Pengelola WTP, kata Yudi, berjanji menyelesaikan verifikasi data dalam satu minggu dengan mendatangi rumah warga untuk memeriksa keabsahan kuitansi pengobatan, sementara biaya yang sudah ditanggung BPJS Kesehatan atau asuransi swasta tidak masuk dalam perhitungan kompensasi.
Tuntutan ketiga adalah permintaan maaf tertulis dari pengelola WTP kepada warga terdampak. Pengelola disebut menyatakan kesediaan untuk menyerahkan surat permohonan maaf resmi secara langsung kepada masing-masing warga dalam waktu sepekan.
Risiko tarif dan dampak transisi ke BUMD
Di tengah proses mediasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pengelola menyepakati pengalihan pengelolaan WTP Serpong Lagoon kepada BUMD, yakni PT PITS. Langkah ini ditujukan untuk menjaga mutu air bersih bagi lebih dari 1.000 sambungan rumah di kawasan tersebut.Kekhawatiran warga kini tidak hanya tertuju pada pemulihan layanan air, tetapi juga pada potensi kenaikan tarif setelah pengelolaan berpindah ke BUMD. Isu tarif menjadi sensitif karena perpindahan operator berlangsung bersamaan dengan upaya pemulihan kepercayaan warga setelah kasus pencemaran air yang memicu gangguan kesehatan massal.
Bagi pemerintah daerah dan pengelola baru, transisi ini menjadi ujian operasional sekaligus reputasi dalam memastikan kualitas pasokan air dan skema tarif yang dapat diterima warga. Kejelasan kompensasi, penyelesaian verifikasi klaim, dan kepastian biaya layanan menjadi faktor utama untuk menstabilkan kondisi di lingkungan perumahan.
Tekanan transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2027 menjadi sorotan dalam liputan kami sebelumnya, karena kenaikannya dinilai belum cukup untuk meredakan ruang fiskal Pemda yang terbatas. Kami mencatat kondisi ini berisiko menahan perbaikan layanan publik dan pembangunan infrastruktur, sekaligus mendorong daerah mencari sumber pendapatan alternatif ketika ketergantungan pada dana pusat masih tinggi.
Berita Citizen Rights Terbaru
- Forex
- Crypto