OJK kenakan 121 sanksi kepada pelaku jasa keuangan, denda capai Rp8,84 miliar

Traders Union
Semua berita
Regulator
OJK kenakan 121 sanksi jasa keuangan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Oleg Tkachenko

06.11.2026

OJK kenakan 121 sanksi kepada pelaku jasa keuangan, denda capai Rp8,84 miliar — 121 sanksi OJK 2026

Otoritas Jasa Keuangan memperketat pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan sepanjang 2026 untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan pelindungan konsumen. Hingga 15 Oktober 2026, langkah itu menghasilkan 121 sanksi administratif atas pelanggaran terkait iklan, petugas penagihan, dan transparansi informasi.

Sorotan

OJK menjatuhkan 121 sanksi administratif kepada pelaku jasa keuangan dengan total denda mencapai Rp8,84 miliar pada periode 1 Januari–15 Oktober 2026.
Selama periode sama, OJK juga mengeluarkan 150 peringatan tertulis, 6 instruksi tertulis, dan 51 denda kepada total 98 pelaku usaha jasa keuangan.
Sebanyak 157 pelaku usaha jasa keuangan mengganti kerugian konsumen senilai total Rp84,34 miliar selama 1 Januari–13 September 2026, menandakan pengawasan efektif.

Rincian sanksi dan dasar pengawasan

Seperti dilaporkan KONTAN Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan hasil pengawasan market conduct, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan itu ditujukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap peraturan yang berlaku sekaligus meningkatkan pelindungan konsumen.

Dari total 121 sanksi administratif pada periode 1 Januari 2026 hingga 15 Oktober 2026, OJK menjatuhkan 77 peringatan tertulis dan 44 sanksi denda dengan nilai total Rp8,84 miliar. Pelanggaran yang menjadi dasar penindakan mencakup ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi pada iklan, praktik petugas penagihan, dan aspek transparansi.

Untuk mencegah pelanggaran serupa terulang, OJK juga mengeluarkan perintah tindakan tertentu, termasuk penyesuaian dan atau penghentian publikasi iklan yang tidak sesuai ketentuan serta perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil pengawasan. Langkah ini diarahkan agar pelaku usaha jasa keuangan menjaga kepatuhan berkelanjutan terhadap aturan pelindungan konsumen dan masyarakat.

Dampak penegakan bagi sektor jasa keuangan

Dalam paparan yang sama, Dicky menambahkan bahwa selama periode 1 Januari 2026 hingga 15 Oktober 2026, OJK juga telah memberikan perintah dan atau sanksi administratif berupa 150 peringatan tertulis kepada 98 pelaku usaha jasa keuangan, 6 instruksi tertulis kepada 6 pelaku usaha jasa keuangan, serta 51 sanksi denda kepada 44 pelaku usaha jasa keuangan. Angka ini menunjukkan penegakan kepatuhan konsumen tetap menjadi fokus penting bagi regulator di sektor jasa keuangan Indonesia.

OJK juga mencatat 157 pelaku usaha jasa keuangan melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total nilai Rp84,34 miliar selama periode 1 Januari 2026 hingga 13 September 2026. Data tersebut mengindikasikan tekanan pengawasan tidak hanya berhenti pada sanksi, tetapi juga mendorong pemulihan kerugian konsumen di industri.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang aturan baru rencana bisnis bank (POJK 17/2026), kami membahas langkah OJK memperketat penyusunan rencana bisnis agar lebih realistis, adaptif, dan berbasis risiko. Ketentuan tersebut memperluas cakupan pelaporan serta evaluasi melalui sistem OJK untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola bank, sejalan dengan dinamika industri dan transformasi digital.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?