OJK susun aturan penilaian kesehatan perusahaan pembiayaan

OJK susun aturan penilaian kesehatan perusahaan pembiayaan
OJK siapkan aturan baru

Otoritas Jasa Keuangan sedang menyiapkan rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner untuk memperbarui penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. Langkah ini melengkapi rangkaian penyesuaian regulasi sektor PVML yang juga mencakup perubahan pengawasan serta aturan baru untuk fintech lending dan BNPL.

Sorotan

  • OJK tengah menyusun PADK untuk penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan syariah, mencakup aspek penilaian, peringkat, pelaporan, verifikasi, dan validasi.
  • OJK telah menerbitkan POJK Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah parameter kuantitatif dan jangka waktu penetapan status pengawasan intensif dan khusus bagi PVML.
  • Sepanjang semester I-2026, OJK keluarkan tiga aturan baru di sektor PVML, termasuk pelaporan data transaksi, penyelenggaraan Buy Now Pay Later, dan kualitas aset PT SMI.

Ruang lingkup rancangan dan perubahan aturan

Seperti dilaporkan KONTAN Indonesia, OJK sedang menyusun rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagai penyesuaian atas ketentuan sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengatakan rancangan itu antara lain mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan perusahaan, penetapan peringkat komposit, serta ketentuan pelaporan, verifikasi, dan validasi oleh OJK.

Selain itu, OJK juga sudah menerbitkan POJK Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 49 Tahun 2024 mengenai pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Aturan tersebut ditujukan untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya, termasuk melalui perubahan parameter kuantitatif penetapan status pengawasan intensif dan pengawasan khusus bagi PVML, serta jangka waktu penetapan status pengawasan khusus.

Dampak bagi sektor pembiayaan dan agenda regulasi OJK

Rancangan PADK ini menunjukkan OJK terus memperketat kerangka pengawasan industri pembiayaan dengan menata ulang ukuran kesehatan perusahaan dan mekanisme pelaporannya. Bagi pelaku industri, pengaturan yang lebih rinci berpotensi menjadi acuan yang lebih jelas dalam pemantauan kualitas usaha dan kepatuhan terhadap pengawasan regulator.

Sepanjang semester I-2026, OJK sudah menerbitkan tiga ketentuan di bidang PVML. Ketentuan itu meliputi POJK Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaporan dan permintaan data transaksi pendanaan oleh penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, PADK Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan Buy Now Pay Later bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah, serta PADK Nomor 7 Tahun 2026 tentang kualitas aset PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang aturan baru rencana bisnis bank (POJK 17/2026), kami membahas bagaimana OJK memperbarui ketentuan agar rencana bisnis menjadi instrumen strategis untuk arah usaha, tata kelola, dan pengelolaan risiko, bukan sekadar kewajiban pelaporan. Aturan tersebut menuntut rencana yang lebih realistis dan berbasis risiko, dengan cakupan serta evaluasi yang lebih rinci melalui sistem pelaporan OJK, sehingga pengawasan regulator bisa lebih komprehensif dan forward looking.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.