Apa itu jaringan blockchain nasional dan apakah dunia membutuhkannya?

​Pemerintah kembali menaruh perhatian pada teknologi blockchain di luar cryptocurrency. Mulai dari identitas digital hingga catatan publik, sejumlah negara tengah mengeksplorasi bagaimana jaringan bersama dapat meningkatkan layanan penting. Namun, apakah menempatkan sistem pemerintah di atas blockchain benar-benar membuatnya lebih efisien?

Tiongkok memasukkan blockchain ke dalam agenda nasionalnya

Pimpinan Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara menyerukan pembangunan jaringan blockchain nasional pada 9 Oktober. Usulan ini merupakan bagian dari rencana ekonomi dengan 19 langkah yang bertujuan mempercepat inovasi teknologi, memodernisasi industri, dan memperluas infrastruktur digital di seluruh perekonomian.

Lihat postingan di X Memuat...

Tweet tersebut telah dihapus oleh penulis.

Tapi kami menyimpan semuanya 🙂.

Rencana tersebut juga menyerukan jaringan komputasi nasional serta peningkatan infrastruktur berbagi data. Namun, rencana itu tidak mencantumkan anggaran, tanggal peluncuran, atau spesifikasi teknis untuk sistem blockchain yang diusulkan. Belum jelas lembaga mana yang akan mengoperasikannya atau bagaimana bisnis dapat memperoleh akses.

Minat Tiongkok terhadap blockchain bukanlah hal baru. Beijing telah mendukung penggunaannya di pemerintahan dan industri selama bertahun-tahun, meskipun tetap memberlakukan pembatasan ketat terhadap perdagangan dan mining cryptocurrency. Usulan terbaru ini tidak mengindikasikan adanya pelonggaran pembatasan tersebut.

Tiongkok telah memiliki Blockchain-based Service Network (BSN), yang diluncurkan pada 2020 untuk membuat pengembangan aplikasi blockchain lebih mudah dan murah. Pengumuman tersebut tidak menjelaskan apakah jaringan yang diusulkan akan dibangun di atas BSN atau beroperasi secara terpisah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana infrastruktur baru ini akan berdampingan dengan sistem yang sudah ada.

Bagaimana sistem seperti ini akan bekerja?

Jaringan blockchain nasional adalah infrastruktur digital bersama yang memungkinkan organisasi peserta mencatat dan memverifikasi informasi menggunakan aturan yang sama. Alih-alih sepenuhnya mengandalkan database terpisah, departemen pemerintah, bank, dan bisnis dapat menggunakan catatan bersama untuk mengonfirmasi transaksi serta memverifikasi bahwa dokumen tidak diubah. Dokumen itu sendiri dapat tetap disimpan dalam database yang ada, sementara blockchain menyimpan informasi yang diperlukan untuk memeriksa keasliannya.

Bayangkan sebuah perusahaan yang mengimpor barang. Otoritas bea cukai, bank, penyedia logistik, dan lembaga pajak mungkin memerlukan informasi tentang pengiriman yang sama. Blockchain bersama dapat memungkinkan peserta yang berwenang memverifikasi dokumen dan melacak perubahan tanpa harus berulang kali meminta informasi satu sama lain.

Berbeda dari Bitcoin, yang dapat diikuti siapa saja, jaringan blockchain pemerintah biasanya membatasi pihak yang dapat berpartisipasi dan memvalidasi transaksi. Sistem permissioned ini memberi operator kendali lebih besar atas akses dan informasi sensitif, meskipun tata kelolanya lebih tersentralisasi dibandingkan cryptocurrency publik. Sistem ini juga tidak memerlukan cryptocurrency untuk berfungsi.

Siapa lagi yang sedang membangun infrastruktur serupa?

India memperkenalkan National Blockchain Framework, yang dikenal sebagai Vishvasya, pada September 2024 untuk menyediakan infrastruktur bersama bagi aplikasi sektor publik. Sejak saat itu, inisiatif tersebut telah melampaui tahap perencanaan, dengan layanan praktis yang mulai hadir di sejumlah negara bagian. Sistem blockchain yang didukung pemerintah digunakan untuk catatan properti di Karnataka dan Jharkhand, sementara Andhra Pradesh meluncurkan uji coba pencatatan tanah berbasis blockchain pada Juli 2026. Penerapan lainnya mencakup verifikasi sertifikat pendidikan dan pelacakan rantai pasok obat.

Eropa mengambil pendekatan lintas negara melalui European Blockchain Services Infrastructure (EBSI). Jaringan ini telah mendukung proyek percontohan yang mencakup kredensial pendidikan, verifikasi identitas, dan layanan publik lainnya. Kini berada di bawah pengawasan EUROPEUM-EDIC, EBSI sedang mempersiapkan peluncuran produksi yang lebih luas pada akhir 2026. Berbeda dari sistem nasional yang diusulkan Tiongkok, EBSI dirancang untuk membantu negara-negara Eropa peserta memverifikasi dan bertukar informasi lintas batas.

Apakah blockchain benar-benar diperlukan?

Argumen terkuat untuk blockchain yang didukung pemerintah adalah kemampuannya memungkinkan beberapa organisasi memelihara dan memverifikasi catatan bersama tanpa sepenuhnya bergantung pada satu institusi. Hal ini dapat berguna untuk dokumen lintas batas, kualifikasi profesional, dan rantai pasok yang melibatkan banyak pihak independen.

Namun, database konvensional dapat menjalankan banyak tugas yang sama. Sistem ini sering kali lebih cepat, murah, dan mudah dipelihara. Jika para peserta sudah mempercayai otoritas yang mengelola sistem yang dikendalikan pemerintah, database konvensional dengan akses yang dikelola secara cermat mungkin dapat mencapai hasil serupa tanpa kompleksitas tambahan.

Privasi dan akuntabilitas menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Jaringan nasional dapat mempermudah audit catatan, tetapi juga dapat memberi otoritas visibilitas yang lebih besar terhadap aktivitas bisnis dan informasi pribadi. Perancang harus menentukan siapa yang dapat mengakses data sensitif, memperbaiki kesalahan, dan menyelesaikan sengketa antarlembaga. Bahkan demikian, blockchain tidak dapat menjamin bahwa informasi sudah akurat saat pertama kali dimasukkan. Dokumen palsu tidak menjadi terpercaya hanya karena disimpan dalam sistem yang tahan terhadap perubahan.

Layanan publik yang bermanfaat atau duplikasi yang mahal?

Mengubah jaringan blockchain nasional menjadi layanan publik yang bermanfaat membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur teknis. Lembaga pemerintah dan bisnis harus menyepakati standar bersama, menentukan pihak yang mengendalikan akses, serta menyesuaikan sistem yang ada agar dapat saling terhubung. Bahkan setelah itu, pemerintah harus membuktikan bahwa investasi tersebut dapat membuat layanan publik lebih cepat, murah, atau andal.

Tiongkok telah memiliki infrastruktur blockchain, tetapi usulan terbarunya belum menjawab apa yang akan dicapai jaringan nasional baru dan bagaimana keberhasilannya akan diukur. Pemerintah lain menghadapi ujian serupa. Membangun sistem blockchain nasional adalah satu hal. Membuktikan bahwa sistem tersebut dapat memberikan layanan publik yang lebih baik daripada teknologi yang ada adalah hal lain.