Surabaya perluas parkir digital untuk dorong pendapatan retribusi dan transparansi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Surabaya perluas parkir digital

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

18.06.2026

Surabaya perluas parkir digital untuk dorong pendapatan retribusi dan transparansi — Surabaya perluas parkir digital

Pemerintah Kota Surabaya memperluas penerapan parkir digital ke sejumlah ruas jalan baru seiring dorongan percepatan layanan publik berbasis teknologi. Sistem nontunai yang kini dijalankan ratusan juru parkir mulai meningkatkan penerimaan retribusi sekitar 10 persen serta memperkuat pengawasan transaksi di lapangan.

Sorotan

Jumlah petugas parkir digital Surabaya naik menjadi 926 orang per 9 Juni 2026, mencakup kawasan baru seperti Stasiun Kota dan Perak Timur.
Pendapatan retribusi parkir Surabaya meningkat 10 persen sejak digitalisasi efektif Maret–April 2026, dengan realisasi 2025 sebesar Rp 25 miliar.
Dishub optimistis pendapatan parkir bisa naik 40–50 persen didorong perluasan digitalisasi, pengawasan QRIS, dan pengembangan metode pembayaran baru.

Perluasan layanan dan skema pembayaran

Seperti dilaporkan Kompas, perluasan parkir digital di Surabaya didorong Pemkot Surabaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai respons atas aspirasi warga yang menginginkan pengelolaan parkir lebih transparan dan akuntabel. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan digitalisasi parkir menjadi salah satu program yang banyak mendapat perhatian masyarakat dan diharapkan memudahkan transaksi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Surabaya per Selasa, 9 Juni 2026, jumlah petugas parkir yang telah menerapkan sistem digital mencapai 926 orang, naik dari 819 petugas sebelumnya. Layanan ini kini menjangkau kawasan Stasiun Kota, Perak Timur, Perak Barat, dan Tambak Bening, setelah lebih dulu diterapkan di sejumlah titik lain seperti Bratang, Nginden, Prapen, Klampis, Rungkut, Kupang Gunung, dan Karang Menjangan.

Pembayaran parkir digital dapat dilakukan melalui QRIS, kartu uang elektronik, dan perangkat electronic data capture milik petugas. Kode QRIS juga dipasang pada rompi resmi juru parkir untuk menjadi alternatif saat ponsel petugas mengalami kendala.

Dampak pada pendapatan dan pengawasan

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan evaluasi Dishub menunjukkan pendapatan retribusi parkir meningkat sekitar 10 persen sejak sistem digital diterapkan. Program ini dimulai pada Januari 2026, namun pelaksanaan efektif baru berjalan pada Maret hingga April 2026 setelah distribusi ponsel pintar kepada juru parkir rampung.

Pada 2025, realisasi pendapatan parkir di Surabaya mencapai Rp 25 miliar. Dengan cakupan parkir digital yang semakin luas dan penggunaan pembayaran nontunai yang terus didorong, Dishub optimistis pendapatan sektor parkir dapat meningkat 40 hingga 50 persen pada tahun-tahun mendatang.

Untuk memperkuat pengawasan, Dishub memasang papan informasi yang memuat identitas dan foto resmi juru parkir di setiap titik layanan, serta melengkapi lebih dari 900 petugas dengan rompi berkode QRIS untuk pembayaran kendaraan roda dua dan roda empat. Warga juga diimbau memeriksa kecocokan identitas petugas sebelum membayar dan segera melapor bila menemukan petugas yang tidak sesuai dengan data resmi.

Dishub turut menyiapkan opsi pembayaran melalui voucer parkir dan sedang menjajaki kerja sama dengan jaringan ritel modern serta pelaku UMKM untuk memperluas akses pembelian. Menurut Trio, data transaksi digital juga dipakai untuk memetakan kondisi ekonomi juru parkir agar pemerintah dapat menyiapkan intervensi kesejahteraan yang lebih tepat sasaran.

Tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebelumnya kami soroti lewat komitmen pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran lebih akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Dalam pembahasan itu, juga disinggung langkah penataan regulasi dan pengawasan—termasuk rencana penguatan dasar hukum koperasi—agar pelaksanaan program memberi manfaat nyata dan dapat dipantau lebih transparan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?