Pemerintah perkuat tata kelola MBG dan koperasi desa untuk jaga akuntabilitas anggaran
Pemerintah menegaskan upaya pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih di tengah perhatian publik terhadap efektivitas belanja negara. Komitmen itu disampaikan bersama penekanan bahwa setiap anggaran untuk kedua program harus memberi manfaat nyata dan bebas dari praktik korupsi.
Sorotan
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi desa demi memastikan anggaran akuntabel dan bebas korupsi per 18 Juni 2026.
- Gibran melakukan kunjungan kerja lintas provinsi mulai dari Nusa Tenggara Timur hingga Papua Selatan untuk meninjau pelaksanaan MBG dan perkembangan koperasi desa.
- Agenda kunjungan termasuk menghadiri Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo dan pemantauan fasilitas publik serta sentra produksi di Papua Barat dan Papua Selatan.
Komitmen pengawasan program dan anggaran
Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah berkomitmen terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi desa. Dalam keterangannya di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6/2026), ia menegaskan setiap rupiah yang dialokasikan harus termanfaatkan dengan baik dan terbebas dari korupsi.Gibran mengatakan langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara damai serta memberi masukan konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi.
Agenda kunjungan kerja lintas provinsi
Pada pagi hari yang sama, Gibran bertolak ke Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi. Dalam rombongan itu, ia mengajak lima mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Budaya Indonesia.Selama kunjungan tersebut, Gibran dijadwalkan meninjau pelaksanaan MBG di Kabupaten Ende, NTT, sekaligus melihat rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan berdialog dengan masyarakat. Di Gorontalo, ia dijadwalkan menghadiri dan membuka Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026 serta meninjau Bendungan Bulango Ulu.
Di Papua Barat, agenda Wakil Presiden mencakup peninjauan Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta pembukaan PESPARAWI Nasional XIV di Manokwari. Setelah itu, ia melanjutkan kunjungan ke Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, termasuk Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, dan Gereja Katedral Salib Suci.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang rencana revisi UU Perkoperasian, kami menyoroti upaya pemerintah dan DPR memperkuat dasar hukum bagi pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Pembaruan aturan itu mencakup penataan tata kelola, pengawasan, perizinan, hingga dukungan pendanaan bergulir untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing koperasi. Langkah ini diposisikan sebagai bagian dari modernisasi koperasi sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto