BTN perluas pembiayaan UMKM dan digitalisasi layanan publik di Samosir

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BTN perluas UMKM & digitalisasi Samosir

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Sholanke Dele

5 jam yang lalu

BTN perluas pembiayaan UMKM dan digitalisasi layanan publik di Samosir — BTN dukung UMKM Samosir

Kemitraan baru antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Pemerintah Kabupaten Samosir memperluas peran perbankan dalam pengembangan ekonomi daerah di kawasan Danau Toba. Kolaborasi ini mencakup dukungan untuk pariwisata, pembiayaan UMKM, layanan kesehatan, dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih terdigitalisasi.

Sorotan

BTN menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Samosir pada 24 Juni 2026 untuk memperluas pembiayaan UMKM serta digitalisasi layanan publik.
Program subsidi bunga kredit memungkinkan pelaku UMKM Kabupaten Samosir memperoleh pembiayaan hingga Rp 100 juta dengan tenor maksimal tiga tahun, didukung APBD.
Dalam dua tahun terakhir, BTN telah bermitra dengan sekitar 58 pemerintah kabupaten/kota, memperkuat ekspansi ke bisnis layanan nonperumahan dan pembangunan ekosistem ekonomi daerah.

Ruang lingkup kerja sama dan program pembiayaan

Seperti dilaporkan KONTAN, kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan sejumlah perjanjian kerja sama antara BTN, Pemerintah Kabupaten Samosir, serta sejumlah organisasi perangkat daerah. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan Samosir memiliki posisi strategis sebagai bagian dari Kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas nasional.

Menurut Nixon, pengembangan pariwisata perlu berjalan seiring dengan penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar manfaat ekonomi menjangkau masyarakat lebih luas. Dalam keterangan resmi pada Rabu, 24 Juni 2026, ia menyatakan BTN akan memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM melalui berbagai skema kredit, termasuk Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Properti Program, serta mendorong digitalisasi transaksi untuk membantu pelaku usaha meningkatkan skala bisnis.

BTN juga memperkuat dukungan bagi sektor kesehatan melalui kerja sama dengan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga. Dukungan itu meliputi layanan transaksi perbankan, payroll, QRIS merchant, hingga pembiayaan untuk pengembangan fasilitas dan investasi alat kesehatan.

Di sisi lain, perseroan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan terdigitalisasi. Nixon menyebut langkah ini menjadi bagian dari transformasi Beyond Mortgage, yang mendorong BTN berperan tidak hanya sebagai bank pembiayaan perumahan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan daerah melalui solusi keuangan terintegrasi.

Dampak bagi pembangunan daerah Samosir

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menilai kerja sama dengan BTN menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembangunan daerah melalui peningkatan layanan publik dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM. Salah satu program yang segera dijalankan adalah subsidi bunga kredit bagi pelaku UMKM.

Melalui skema tersebut, pelaku usaha yang memiliki KTP dan menjalankan usaha di Kabupaten Samosir dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp 100 juta dengan tenor maksimal tiga tahun. Subsidi bunga diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir melalui APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Vandiko mengatakan proses pembahasan hingga penandatanganan kerja sama berlangsung sekitar satu bulan, yang menurutnya menunjukkan respons cepat BTN terhadap program pembangunan daerah. Ke depan, pemerintah daerah berharap BTN memperluas kehadirannya di wilayah itu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan pembiayaan.

BTN menyatakan dalam dua tahun terakhir telah menjalin kerja sama dengan sekitar 58 pemerintah kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia. Langkah itu menunjukkan strategi perseroan untuk memperdalam bisnis layanan nonperumahan sekaligus memperkuat peran di ekosistem ekonomi daerah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyerahan 499 Sertifikat Hak Pakai kepada Pemprov DKI Jakarta, kami menyoroti upaya memperkuat kepastian hukum atas aset daerah senilai Rp 22,2 triliun di tengah kompleksitas sengketa lahan di ibu kota. Sertifikasi tersebut dinilai membantu menekan risiko gugatan dan membuat pemerintah daerah lebih leluasa menjalankan program pembangunan serta memperbaiki tata kelola aset publik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?