Kemendagri ajukan pagu 2027 Rp10,93 triliun untuk dukung agenda prioritas nasional

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kemendagri ajukan pagu 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Kemendagri ajukan pagu 2027 Rp10,93 triliun untuk dukung agenda prioritas nasional — Dukungan anggaran prioritas

Menjelang penyusunan anggaran 2027, Kementerian Dalam Negeri menegaskan perannya dalam menopang pelaksanaan agenda prioritas nasional melalui program pembangunan, layanan publik, dan tata kelola pemerintahan daerah. Komitmen itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026, saat kementerian juga memaparkan kebutuhan tambahan anggaran di atas pagu indikatif.

Sorotan

Kemendagri mengajukan peningkatan pagu 2027 menjadi Rp10,93 triliun dari indikatif Rp4,65 triliun guna mendukung 23 Program Kerja Prioritas Nasional.
Usulan tambahan Rp6,27 triliun dialokasikan untuk kebutuhan seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, penguatan administrasi, dan pengembangan identitas digital.
Optimalisasi tata kelola daerah dan integrasi layanan digital nasional melalui e-government dan penguatan data kependudukan menjadi fokus utama program Kemendagri 2027.

Rencana program dan kebutuhan anggaran 2027

Seperti diberitakan KOMPAS.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan Kemendagri akan terlibat dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional pada 2027. Cakupannya meliputi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta penguatan sektor kesehatan termasuk pemberantasan tuberkulosis.

Kemendagri juga menyiapkan program yang bersifat wajib, antara lain seleksi calon praja IPDN, seleksi anggota KPU dan Bawaslu, penguatan administrasi kependudukan, serta pengembangan identitas digital untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital. Tito mengatakan kementerian itu juga menjalankan 147 kegiatan prioritas nasional penugasan Kemendagri, termasuk penguatan tata kelola partai politik, penerapan standar pelayanan minimal bagi pemerintah daerah, pembinaan APBD dan BUMD, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri.

Untuk menjalankan agenda tersebut, Kemendagri memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp4,65 triliun. Namun, kementerian menilai angka itu belum mencukupi sehingga mengusulkan tambahan anggaran Rp6,27 triliun, termasuk kebutuhan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga total pagu yang diajukan menjadi Rp10,93 triliun.

Dampak pada tata kelola daerah dan layanan digital

Tito menegaskan kementeriannya terus mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif. Langkah itu dilakukan melalui pemberian dana bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Kemendagri juga mendorong penyelesaian batas wilayah dan batas desa, sekaligus meningkatkan kapasitas Satpol PP dan Satlinmas. Di saat yang sama, penguatan layanan administrasi kependudukan diposisikan sebagai fondasi bagi penerapan pemerintahan digital nasional, dengan data kependudukan menjadi platform utama integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima itu, Tito menyebut pemerintah akan memperkuat penerapan teknologi pemerintahan dan e-government untuk layanan publik yang terintegrasi. Forum tersebut juga dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang usulan insentif berbasis persentase PAD untuk kepala daerah, Mendagri Tito Karnavian menilai skema tersebut dapat mendorong kreativitas fiskal dan memperkuat kinerja pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Gagasan itu muncul di tengah sorotan kasus korupsi di Muara Enim, sehingga sekaligus menegaskan bahwa insentif fiskal dipandang sebagai pendorong kinerja, meski tidak otomatis menghapus risiko penyimpangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?