Pemerintah Indonesia siapkan digital single ID untuk penyaluran bansos dan integrasi GovTech

Pemerintah Indonesia siapkan digital single ID untuk penyaluran bansos dan integrasi GovTech
Digital ID untuk bansos

Pemerintah Indonesia mempercepat transformasi digital nasional untuk memperkuat tata kelola dan layanan publik, dengan digital single ID berbasis AI ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sistem ini diarahkan untuk membuat penyaluran bantuan sosial dan transfer tunai lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Sorotan

  • Digital single ID untuk bansos dan direct cash transfer ditargetkan selesai akhir 2026, didukung sistem GovTech yang sudah terintegrasi 80 persen per 1 Juni 2026.
  • Pemerintah uji coba sistem terintegrasi berbasis AI di 42 daerah dengan peluncuran nasional direncanakan Oktober 2026 untuk seluruh 514 kabupaten dan kota.
  • Integrasi GovTech dan data diproyeksikan meningkatkan tax ratio dari 9 persen ke 12-13 persen, memperluas basis pajak UMKM sekitar 64 juta pelaku.

Rencana implementasi digital ID dan GovTech

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digital single ID sedang disiapkan agar seluruh bantuan sosial dan direct cash transfer dapat disalurkan lebih terarah dan lebih efisien. Ia menyampaikan target penyelesaian sistem itu pada akhir 2026 setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta pada Selasa, 9 Juni 2026.

Luhut mengatakan subsidi ke depan diharapkan tidak lagi berbasis barang, melainkan langsung kepada penerima manfaat. Menurut dia, pengelompokan penerima dengan dukungan AI akan membantu pemerintah menyatukan berbagai program bantuan tunai dan meningkatkan akurasi penyaluran.

Ia juga menyebut sistem GovTech telah terkoneksi sekitar 80 persen. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah disebut sudah terintegrasi dalam satu sistem yang didukung AI.

Pengembangan platform itu, kata Luhut, memanfaatkan ekosistem digital yang telah ada, termasuk PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara. Pemerintah saat ini juga menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota, dengan Banyuwangi disebut menjadi salah satu model yang telah berjalan.

Dampak fiskal dan perluasan basis ekonomi digital

Luhut menilai integrasi data melalui GovTech akan menjadi bagian penting dalam pemerintahan karena seluruh data dapat terkumpul lebih rapi dan terhubung ke national single window di Kementerian Keuangan. Dengan basis data yang lebih lengkap, pemerintah menargetkan pengawasan program sosial, efisiensi anggaran, dan kebijakan fiskal yang lebih presisi.

Ia mengatakan sistem tersebut juga dapat memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yang jumlahnya disebut mencapai 64 juta. Menurut dia, integrasi itu dapat membantu mendorong perluasan basis pajak secara bertahap, termasuk mendorong lebih banyak UMKM masuk ke skema pajak 0,5 persen.

Dalam jangka panjang, Luhut memperkirakan tax ratio dapat meningkat dari sekitar 9 persen menjadi 12 persen hingga 13 persen seiring naiknya penerimaan negara. Jika uji coba di 42 daerah dinilai berhasil, pemerintah menargetkan peluncuran nasional pada Oktober 2026 dengan konektivitas ke seluruh 514 kabupaten.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengalihan skema bansos ke transfer tunai langsung, kami membahas rencana pemerintah mengganti subsidi berbasis barang menjadi bantuan tunai kepada penerima manfaat dengan rata-rata sekitar Rp5,4 juta per orang. Kami juga menyoroti pemanfaatan AI dan sistem data tunggal untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos sekaligus memperkuat dukungan bagi UMKM melalui pemetaan profil dan penilaian yang lebih tepat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.