BPS Bogor jelaskan pertanyaan rekening pribadi dalam Sensus Ekonomi 2026
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Bogor turut menanyakan apakah warga memiliki rekening pribadi sebagai bagian dari pendataan kondisi ekonomi rumah tangga. BPS Kota Bogor menegaskan pertanyaan itu digunakan untuk melihat indikator literasi ekonomi digital dan tidak mencakup permintaan nomor rekening.
Sorotan
- BPS Kota Bogor menegaskan pertanyaan sensus ekonomi 2026 hanya meminta konfirmasi kepemilikan rekening pribadi, tanpa meminta nomor rekening.
- Pertanyaan tentang rekening diajukan petugas BPS kepada warga bersamaan dengan pengecekan alamat, nomor Kartu Keluarga, pendapatan, dan kondisi tempat tinggal pada 25 Juni 2026.
- Klarifikasi BPS terkait data rekening bertujuan menjaga kepercayaan publik serta memastikan partisipasi sensus tidak terganggu kekhawatiran akses data perbankan pribadi.
Tujuan pertanyaan dalam pendataan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala BPS Kota Bogor Raden Gandari Adianti Aju Fatimah mengatakan kepemilikan rekening menjadi salah satu penanda bahwa sebuah keluarga memiliki literasi ekonomi digital dan kondisi ekonomi yang lebih baik.Ia menjelaskan petugas sensus hanya menanyakan ada atau tidaknya rekening pribadi. BPS tidak meminta warga menunjukkan atau menyebutkan nomor rekening mereka selama proses pendataan.
Dampak bagi kepercayaan warga
Pertanyaan mengenai rekening muncul saat petugas BPS Kota Bogor mendatangi warga dalam pelaksanaan sensus pada Kamis, 25 Juni 2026. Selain mencocokkan alamat dan nomor Kartu Keluarga, petugas juga menanyakan pendapatan serta kondisi tempat tinggal responden.Salah seorang warga, Sri Rejeki Sulasih, mengatakan dirinya memiliki rekening tetapi menolak menyebutkan nomor rekeningnya, yang kemudian disambut tawa petugas. Penegasan BPS bahwa data yang diminta hanya sebatas kepemilikan rekening menjadi penting untuk menjaga partisipasi warga dan mengurangi kekhawatiran bahwa sensus berkaitan dengan akses ke data perbankan pribadi.
Pengawasan rekening bank untuk memberantas judi online menjadi fokus yang kami ulas sebelumnya, seiring makin seringnya pelaku memanfaatkan rekening dan instrumen pembayaran digital untuk menampung dana ilegal. Dalam liputan tersebut, kami menyoroti langkah OJK yang meminta bank memperkuat patroli siber, deteksi transaksi mencurigakan, serta pemblokiran dan enhanced due diligence terhadap puluhan ribu rekening yang terindikasi terkait judi online.
Berita Digital Government Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
