Pemerintah alihkan bansos ke transfer tunai Rp5,4 juta per penerima

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Bansos dialihkan ke transfer tunai

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Ciaran Ryan

18 jam yang lalu

Pemerintah alihkan bansos ke transfer tunai Rp5,4 juta per penerima — Bansos tunai Rp5,4 juta

Pemerintah menyiapkan perubahan skema bantuan sosial dengan mengalihkan penyaluran dari barang menjadi transfer tunai langsung kepada penerima. Nilai rata-rata bantuan yang dihimpun dalam bentuk transfer tunai diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang, seiring dorongan transformasi digital berbasis AI untuk memperbaiki ketepatan sasaran.

Sorotan

Pemerintah mengalihkan skema bansos menjadi transfer tunai langsung senilai rata-rata Rp5,4 juta per penerima mulai 2026.
Transformasi data nasional menggunakan teknologi AI akan mempercepat akurasi penyaluran bansos dan efisiensi kebijakan sosial.
Sistem AI juga diintegrasikan untuk mendukung UMKM melalui pemantauan dan penilaian profil usaha agar kebijakan pembiayaan dan pendampingan lebih tepat sasaran.

Skema baru bansos dan basis data AI

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menyampaikan perubahan itu usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026), seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia. Ia mengatakan subsidi ke depan tidak lagi diarahkan ke barang, melainkan langsung kepada penerima manfaat.

Menurut Luhut, rata-rata nilai bansos yang dikumpulkan dalam skema transfer tunai mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang. Pemerintah saat ini juga tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan artificial intelligence, atau AI, sebagai fondasi pengelolaan data nasional agar berbagai program bantuan lebih tepat sasaran.

Salah satu perubahan utama yang disiapkan adalah pengalihan pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat akurasi penyaluran bantuan sekaligus meningkatkan efisiensi kebijakan sosial pemerintah.

Dampak bagi UMKM dan layanan publik

Sistem data tunggal berbasis AI itu tidak hanya disiapkan untuk program bansos, tetapi juga untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Pemerintah menilai teknologi tersebut dapat memberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha, sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan bisa disusun secara lebih tepat.

Luhut mengatakan pengelompokan data dengan AI akan membantu pemerintah mendorong UMKM melalui pemberian skor yang lebih baik karena latar belakang pelaku usaha dapat dipantau dengan lebih jelas lewat teknologi. Menurutnya, langkah ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi salah satu negara berpenduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi.

Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, penerapan teknologi tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Integrasi data dinilai menjadi kunci agar program sosial dan dukungan kepada sektor usaha berjalan lebih presisi.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Dewan Ekonomi Nasional, kami menyoroti agenda konsultasi di Istana yang berfokus pada masukan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Luhut Binsar Pandjaitan dan Chatib Basri menyampaikan rekomendasi konkret yang kemudian menjadi bahan pertimbangan Presiden bersama tim ekonomi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?