Kejagung nilai UU perampasan aset perkuat pengejaran harta buron korupsi

Kejagung nilai UU perampasan aset perkuat pengejaran harta buron korupsi
UU baru buru koruptor

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR dinilai memperluas alat penegakan hukum untuk menelusuri dan merampas harta hasil kejahatan, termasuk milik tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Kejaksaan Agung menempatkan aturan baru itu sebagai instrumen pemulihan aset negara dan korban, di tengah sejumlah perkara besar yang melibatkan buron lintas sektor.

Sorotan

  • UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR memungkinkan Kejagung mengejar aset buron korupsi seperti Muhammad Riza Chalid, Jurist Tan, dan Arif Kurniawan.
  • Undang-undang ini memperkuat kemampuan hukum untuk memulihkan kerugian negara dengan menelusuri dan mengambil aset hasil kejahatan, selain pidana pelaku.
  • Mekanisme perampasan aset diharapkan dapat memitigasi kerugian negara yang lebih besar, terutama terhadap buron korupsi yang berada di luar negeri.

Ruang lingkup aturan dan target penegakan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kejaksaan Agung menyatakan Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR dapat digunakan untuk mengejar aset para buron kasus korupsi, termasuk Muhammad Riza Chalid, Jurist Tan, dan Arif Kurniawan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan keberadaan pelaku tindak pidana yang melarikan diri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, membuat instrumen perampasan aset menjadi semakin relevan.

Anang menyebut MRC, yang merujuk pada Muhammad Riza Chalid, sebagai buron Interpol yang menjadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah. Jurist Tan menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sementara Arif Kurniawan, atau AK, terseret perkara dugaan korupsi tata kelola tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara pada periode 2013-2025 dan terdeteksi berada di luar negeri.

Dampak bagi pemulihan aset negara

Anang mengatakan UU Perampasan Aset dapat memperkuat penegakan hukum, terutama untuk mengejar hasil kejahatan demi memulihkan kerugian negara atau korban. Menurut dia, manfaat aturan tersebut tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada kemampuan aparat untuk menelusuri dan mengambil kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Ia juga menilai mekanisme perampasan aset dapat membantu memitigasi potensi kerugian yang lebih besar dalam suatu kejahatan. Dalam konteks perkara korupsi yang tengah ditangani Kejagung, keberadaan tersangka dalam daftar pencarian orang, termasuk yang berada di luar negeri, menjadi salah satu alasan utama perlunya penguatan jalur pemulihan aset selain proses pidana terhadap pelaku.

Kami baru-baru ini melaporkan pengesahan DPR atas UU Perampasan Aset yang memperluas dasar hukum pemulihan aset dari korupsi dan kejahatan lain.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.