DPR dorong kolaborasi akademik untuk perkuat kedaulatan ekonomi Indonesia

DPR dorong kolaborasi akademik untuk perkuat kedaulatan ekonomi Indonesia
Kolaborasi untuk kedaulatan ekonomi

Di tengah tekanan geopolitik global, perang dagang, dan fluktuasi harga energi serta pangan, DPR RI mendorong perumusan kebijakan yang memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Seruan itu disampaikan dalam Konferensi Nasional Ke-5 APHTN-HAN 2026 di Bandung, dengan penekanan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Sorotan

  • DPR RI dorong kolaborasi akademik dalam Konferensi Nasional Ke-5 APHTN-HAN 2026 untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan negara kesejahteraan.
  • Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan kebijakan ekonomi inklusif, perlindungan pekerja dan lingkungan, serta transformasi digital jadi prioritas legislasi dan pengawasan DPR.
  • DPR harap rekomendasi akademisi APHTN-HAN diserahkan resmi sebagai masukan kebijakan publik terkait investasi, akses pendidikan, dan ekonomi hijau menyeluruh.

Agenda konferensi dan arah kebijakan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan dorongan tersebut saat membuka Konferensi Nasional Ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Tahun 2026 di Bandung pada Jumat malam, 20 November 2026. Forum itu mengangkat tema “Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan”, yang menurutnya relevan dengan tantangan global saat ini.

Cucun menegaskan kedaulatan ekonomi tidak berarti Indonesia menutup diri dari kerja sama internasional dan investasi. Menurut dia, konsep itu berarti negara memiliki kemampuan menentukan arah kebijakannya sendiri, duduk setara dalam perundingan, dan memastikan setiap keputusan ekonomi tetap berpihak kepada rakyat.

Ia juga menjelaskan DPR RI menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut, katanya, menjadi instrumen untuk memastikan regulasi, alokasi anggaran, dan pelaksanaan kebijakan negara berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dampak bagi kesejahteraan dan kebijakan publik

Cucun mengatakan keberhasilan negara kesejahteraan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari kepastian status dan kesejahteraan guru honorer serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga pemerataan akses pendidikan dan teknologi, termasuk bagi santri di pondok pesantren.

Ia turut menyoroti isu penguatan kelembagaan negara, transformasi digital, politik hukum ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan hubungan internasional yang menjadi pembahasan konferensi. Menurut dia, kebijakan investasi perlu tetap memperhatikan perlindungan pekerja dan lingkungan, sementara transformasi digital serta transisi ekonomi hijau harus dijalankan secara inklusif agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Cucun mengajak kalangan akademisi APHTN-HAN meningkatkan kontribusi pemikiran dalam pembentukan kebijakan publik, baik melalui forum legislasi, rapat dengar pendapat umum, maupun kajian akademik. Ia juga berharap rekomendasi konferensi dapat disampaikan secara resmi kepada DPR RI sebagai masukan bagi alat kelengkapan dewan sesuai bidang tugasnya.

Sebelumnya, kami menguraikan dorongan penataan ulang lewat penataan pengelolaan SDA untuk mengatasi ketimpangan daerah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.