PPATK menegaskan kewenangan anti pencucian uang tetap berlaku dalam sengketa pasal UU P2SK

PPATK menegaskan kewenangan anti pencucian uang tetap berlaku dalam sengketa pasal UU P2SK
PPATK tegaskan kewenangan

Ketentuan perlindungan bagi pembeli surat utang khusus dalam UU P2SK tetap menjadi sorotan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi pada November 2026. PPATK menyatakan pasal yang dipersoalkan tidak membatasi akses data, analisis transaksi, maupun pengawasan kepatuhan yang dibutuhkan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sorotan

  • PPATK menegaskan di sidang MK tanggal 3 November 2026 bahwa Pasal 50A UU No 4/2026 tidak membatasi akses dan kewenangan analisis lembaga tersebut.
  • PPATK menyatakan jaminan perlindungan hukum atas pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak menghapus kewajiban pelaporan dan customer due diligence.
  • PPATK menegaskan pengawasan surat utang khusus tetap berjalan penuh, tanpa pengurangan komitmen pencegahan pencucian uang dan ketentuan pelaporan UU No 8/2010.

Penegasan posisi PPATK di sidang MK

Menurut PPATK, mengutip Financial Intelligence Unit of Indonesia, Direktur Hukum PPATK Dr. Muhammad Novian menyatakan dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 3 November 2026, bahwa Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tidak membatasi kewenangan lembaga itu dalam menjalankan tugasnya. Sidang tersebut memeriksa Permohonan Nomor 253/PUU-XXIV/2026 dan 268/PUU-XXIV/2026 yang mempersoalkan jaminan perlindungan hukum bagi pembeli instrumen surat utang khusus, yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond, yang diterbitkan Danantara.

Novian menekankan tugas utama PPATK mencakup pengawasan kepatuhan pihak pelapor serta analisis dan pemeriksaan laporan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Menurut dia, proses tersebut berlangsung jauh sebelum tahap penuntutan maupun pembuktian di pengadilan, sehingga ketentuan dalam Pasal 50A tidak menghalangi PPATK untuk tetap mengakses data dan informasi yang diperlukan untuk analisis sesuai kewenangannya.

Ia juga menyatakan ketentuan yang menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk perpajakan, serta gugatan perdata, tidak menghapus kewajiban pelaporan. Larangan menjadikan data dan informasi transaksi sebagai dasar pengenaan pajak atau alat bukti di pengadilan, menurut PPATK, juga tidak menghalangi penyusunan hasil analisis lembaga tersebut.

Dampak bagi pengawasan instrumen pembiayaan khusus

PPATK menegaskan Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) tidak membatasi kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, atau customer due diligence, serta kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga itu juga menyatakan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor tetap berjalan penuh.

Menurut keterangan yang disampaikan di persidangan, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaporan transaksi justru menjadi bagian dari pengelolaan risiko yang profesional. Hal ini dinilai sejalan dengan Pasal 50A ayat (3), yang mewajibkan penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan strategi kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko.

Dalam kesimpulannya, PPATK merangkum empat poin, yakni pasal tersebut tidak membatasi kewenangan lembaga, tidak membatasi kewajiban penerapan due diligence dan pelaporan, tidak membatasi fungsi pengawasan kepatuhan, serta tidak membatasi fungsi analisis atau pemeriksaan laporan transaksi yang berindikasi tindak pidana. Keterangan PPATK dan OJK yang senada mendapat sorotan dari majelis hakim, sementara PPATK menegaskan instrumen pembiayaan khusus tetap dapat diawasi secara ketat tanpa mengurangi komitmen pencegahan pencucian uang di Indonesia.

Sebelumnya, kami melaporkan OJK menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2026 pada 30 September 2026 untuk memperbarui rencana bisnis bank umum berbasis risiko.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.