Ekonomi Indonesia menjaga pertumbuhan, tekanan daya beli membatasi pemerataan kesejahteraan

Ekonomi Indonesia menjaga pertumbuhan, tekanan daya beli membatasi pemerataan kesejahteraan
Pertumbuhan vs Kesejahteraan

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah indikator makro menunjukkan perbaikan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan berkurangnya pengangguran. Namun, kenaikan biaya hidup dan rapuhnya kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa capaian tersebut belum otomatis mengalir menjadi kesejahteraan yang merata bagi rumah tangga.

Sorotan

  • Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen tahunan pada triwulan II 2026 dengan distribusi manfaat yang dinilai belum merata.
  • Harga beras eceran melonjak sekitar 33 persen dari Rp 11.850 per kilogram pada Oktober 2024 menjadi Rp 15.769 pada September 2026, menekan daya beli rumah tangga.
  • Tingkat kemiskinan turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, meski kerentanan rumah tangga tetap tinggi akibat tekanan biaya hidup.

Pertumbuhan ekonomi dan batas manfaatnya

Seperti dilaporkan Kompas, mengutip Kompas Indeks News Indonesia, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Kinerja ini mencerminkan aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi yang masih bergerak di tengah ketidakpastian global, tetapi manfaatnya dinilai belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kenaikan harga komoditas masih membantu ekspor dan penerimaan negara, namun pengaruhnya rentan terhadap siklus pasar global. Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas melalui inovasi, keterampilan, dan efisiensi tetap menjadi dasar yang lebih kuat untuk menopang kemakmuran berkelanjutan.

Pertumbuhan juga dinilai perlu diukur dari kemampuannya menciptakan pekerjaan berkualitas. Investasi bernilai besar belum tentu menyerap banyak tenaga kerja jika terkonsentrasi di sektor padat modal, sehingga tantangannya bukan hanya memperbesar nilai investasi, melainkan memastikan terbukanya pekerjaan produktif dengan pendapatan yang layak.

Daya beli rumah tangga dan kerentanan kemiskinan

Tekanan pada rumah tangga terlihat dari harga beras eceran yang, menurut data BPS, naik sekitar 33 persen dari Rp 11.850 per kilogram pada Oktober 2024 menjadi Rp 15.769 pada September 2026. Kenaikan biaya hidup ini tidak hanya menekan keluarga miskin, tetapi juga kelas menengah yang semakin sulit menabung, membeli rumah, dan menyiapkan masa depan anak-anaknya.

Pada Maret 2026, BPS mencatat tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen dari 8,57 persen pada September 2024, atau berkurang sekitar 1,13 juta penduduk. Meski demikian, penurunan itu belum berarti seluruh keluarga yang keluar dari garis kemiskinan benar-benar aman dari risiko kembali miskin akibat kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau gangguan kesehatan.

Di tengah besarnya anggaran perlindungan sosial, keberhasilan kebijakan dinilai perlu diukur dari kemampuan keluarga mencapai kemandirian ekonomi dan bertahan saat terjadi guncangan. Karena itu, penurunan kemiskinan perlu dibaca bersama ketimpangan, kedalaman, dan keparahannya agar kelompok yang masih tertinggal tidak terlewat dari perhatian kebijakan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang turunnya tingkat kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2026, kami menyoroti capaian kemiskinan 3,96% yang untuk pertama kalinya berada di bawah 4%, bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi 5,52% dan inflasi 2,5–2,7%. Namun, kami juga mencatat gini ratio Jakarta di level 0,435 sebagai pengingat bahwa perbaikan indikator makro tetap menyisakan persoalan ketimpangan dan pemerataan hasil pembangunan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.