BGN serap 1,3 juta warga miskin, pemerintah dorong APBN berbasis pemberdayaan
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menyatakan Badan Gizi Nasional telah menjadi salah satu saluran cepat penciptaan kerja bagi warga miskin. Skema ini juga disebut memperluas dampak belanja negara ke rantai pasok usaha, di tengah dorongan agar APBN tidak hanya membiayai program, tetapi ikut membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Sorotan
- BGN telah menyerap 1,3 juta warga miskin sebagai tenaga kerja dalam dua tahun pemerintahan, menurut Menko PMK Muhaimin Iskandar.
- Program BGN mendorong penyerapan APBN untuk pemberdayaan masyarakat, melahirkan 154 pengusaha baru, dan membangun ekosistem ekonomi cepat.
- Pemerintah menggeser fokus penanganan kemiskinan dari bantuan sosial ke pemberdayaan masyarakat, mendukung UMKM dengan akses permodalan, teknologi, dan pemasaran.
Penyerapan kerja lewat program BGN
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan 1,3 juta warga miskin telah bekerja melalui Badan Gizi Nasional, atau BGN, dalam dua tahun pemerintahan saat ini. Ia menyebut penyerapan tenaga kerja melalui BGN sebagai contoh pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN, untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.Muhaimin, yang juga dikenal sebagai Cak Imin, mengatakan BGN mengubah cara kerja APBN agar mempercepat penyerapan tenaga kerja. Dalam keterangannya di acara penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026 pada Selasa, 27 Oktober 2026, ia juga menyebut program itu membangun ekosistem ekonomi dengan cepat dan telah melahirkan 154 pengusaha baru.
Menurut dia, program BGN tidak hanya menyerap tenaga kerja secara langsung, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam rantai pasok program pemerintah. Hal itu, katanya, menunjukkan belanja negara dapat menghasilkan efek ekonomi yang lebih luas daripada sekadar pelaksanaan kegiatan kementerian dan lembaga.
Arah APBN dan dampaknya bagi UMKM
Muhaimin menilai penggunaan APBN semestinya tidak hanya berorientasi pada realisasi program, tetapi juga memberi dampak terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Ia mengatakan setiap rupiah yang dibelanjakan negara perlu memiliki aspek pemberdayaan.Ia juga menyatakan pemerintah sedang mengubah pendekatan penanganan kemiskinan, dari yang semula berfokus pada bantuan sosial menjadi pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, bantuan sosial tetap diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan, namun bantuan itu diharapkan menjadi tahap awal agar penerimanya dapat mandiri secara ekonomi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan upaya pemberdayaan perlu dijalankan secara terintegrasi agar masyarakat miskin dapat beralih menjadi pelaku ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Untuk UMKM yang sudah berjalan, dukungan dinilai perlu difokuskan pada akses permodalan, bahan baku, teknologi, dan pemasaran, sembari mendorong kementerian serta lembaga pengelola APBN menjadikan agenda pemberdayaan sebagai prioritas anggaran.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang penjajakan kerja sama SMESCO Indonesia dan SpiceBridgeID, kami membahas langkah memperluas akses ekspor UMKM Indonesia ke pasar Eropa untuk produk seperti kopi, rempah, furnitur kayu, dan kerajinan. Fokusnya adalah penguatan rantai pasok, peningkatan kemampuan pemasaran, serta pembukaan jejaring dagang agar produsen lokal lebih siap bersaing dan memperoleh nilai tambah di daerah asal produk.
Berita Labor Market Terbaru
- Forex
- Crypto