Kementerian Perdagangan gelar pasar murah di Mataram untuk jaga harga bahan pokok

Kementerian Perdagangan gelar pasar murah di Mataram untuk jaga harga bahan pokok
Pasar murah Mataram digelar

Pemerintah memperkuat upaya stabilisasi harga pangan di Nusa Tenggara Barat melalui pelaksanaan pasar murah di Kota Mataram pada Kamis, 5 Nov. Program ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga sesuai atau di bawah Harga Eceran Tertinggi dan Harga Acuan.

Sorotan

  • Kementerian Perdagangan menggelar pasar murah di Lapangan BaleKITA, Mataram, memungkinkan masyarakat membeli bahan pokok sesuai atau di bawah HET dan HA.
  • Pelaksanaan pasar murah meningkatkan kelancaran distribusi dan memperluas akses rumah tangga terhadap kebutuhan pokok di tengah pengendalian harga.
  • Kolaborasi dengan pelaku usaha, ritel modern, dan BUMN mendukung stabilitas pasokan serta memperluas kanal penjualan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Skema pasar murah di Mataram

Seperti disampaikan Kementerian Perdagangan, pasar murah berlangsung di Lapangan BaleKITA, Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga sesuai atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan (HA). Ia menambahkan pemerintah terus mendorong agar pasokan bahan pokok tersedia dan harga tetap terjangkau.

Dampak bagi pasokan dan pilihan konsumen

Pelaksanaan pasar murah juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi dan memperkuat intervensi harga di tingkat daerah. Langkah ini diarahkan agar rumah tangga memiliki akses yang lebih luas terhadap kebutuhan pokok di tengah kebutuhan pengendalian harga.

Kementerian Perdagangan menekankan kolaborasi dengan pelaku usaha, ritel modern, dan BUMN perlu terus dijalankan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan bahan pokok. Pendekatan ini mendukung stabilitas pasokan sekaligus memperluas kanal penjualan dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam ulasan kami sebelumnya tentang Perpres 41/2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, kami menjelaskan arahan pemerintah untuk mempercepat transformasi logistik guna menurunkan biaya logistik dari 14,29% PDB (2022) menjadi 8% secara bertahap. Kebijakan ini menekankan penguatan konektivitas dan infrastruktur, integrasi serta digitalisasi logistik, dan peningkatan SDM serta penyedia jasa untuk memperbaiki efisiensi distribusi barang. Kerangka tersebut relevan dengan pelaksanaan pasar murah karena kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga keterjangkauan harga di daerah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.