DPRD DKI dorong reformasi pengelolaan parkir Jakarta untuk tingkatkan PAD

DPRD DKI dorong reformasi pengelolaan parkir Jakarta untuk tingkatkan PAD
Reformasi parkir Jakarta

Maraknya parkir liar di sejumlah wilayah Jakarta mendorong DPRD DKI Jakarta meminta penanganan yang lebih menyeluruh daripada sekadar penertiban kendaraan di lapangan. Usulan itu mencakup penambahan kapasitas lahan parkir, pembinaan juru parkir liar, dan optimalisasi retribusi yang dinilai berpotensi memperkuat pendapatan asli daerah.

Sorotan

  • Tri Waluyo, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, mendorong reformasi total pengelolaan parkir untuk menekan praktik parkir liar di Jakarta.
  • Tri mengusulkan Pemprov DKI merekrut dan membina juru parkir liar menjadi petugas resmi guna mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir daerah.
  • Anggota Pansus Parkir DPRD DKI Jakarta memperkirakan potensi pendapatan sektor parkir dapat mencapai Rp100 miliar per bulan bagi pendapatan asli daerah.

Usulan pembenahan sistem parkir

Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membenahi pengelolaan parkir secara menyeluruh untuk menekan praktik parkir liar yang masih marak. Dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat, 20 November 2026, ia mengatakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan lahan parkir seiring meningkatnya jumlah kendaraan di Jakarta.

Tri juga mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta membina juru parkir liar dan merekrut mereka menjadi petugas parkir resmi. Menurut dia, langkah itu dapat membuat aktivitas parkir lebih tertata sekaligus membuka peluang peningkatan penerimaan daerah dari retribusi parkir.

Selain pembinaan, ia meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersikap tegas terhadap praktik parkir liar yang masih ditemukan di ibu kota. Menurut Tri, penataan yang efektif perlu disertai keberanian kepala daerah untuk menertibkan seluruh titik parkir liar di Jakarta.

Dampak fiskal bagi Jakarta

Tri menjelaskan pembenahan pengelolaan parkir perlu dipercepat karena sektor ini berpotensi memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Ia menyebut perhitungan anggota Panitia Khusus Parkir DPRD DKI Jakarta memperkirakan potensi pendapatan dari sektor parkir di Jakarta mencapai Rp100 miliar per bulan.

Dengan dasar itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pengelolaan dan pembinaan seluruh lahan parkir di Jakarta. Jika penataan berjalan maksimal, menurut dia, penerimaan dari sektor parkir dapat menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah.

Sebelumnya, kami melaporkan dorongan penguatan basis data melalui pemetaan potensi PDRD agar rasio pajak daerah meningkat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.