Pemda didorong optimalkan PDRD untuk angkat rasio pajak daerah

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Optimalkan PDRD dan pajak daerah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ivan Andriyenko

11.11.2026

Pemda didorong optimalkan PDRD untuk angkat rasio pajak daerah — Optimalkan PDRD, naikkan pajak

Dorongan untuk memperkuat pendapatan asli daerah mengemuka ketika realisasi pajak daerah terus mencapai target, tetapi rasio pajak daerah masih rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih akurat agar kebijakan penerimaan tidak hanya bertumpu pada target tahunan.

Sorotan

Pemerintah daerah diminta memperkuat pendataan dan perhitungan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengatasi rendahnya tax ratio daerah.
Pembangunan basis data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akurat dan terintegrasi dinilai krusial untuk analisis potensi penerimaan serta kebijakan yang lebih efektif.
Penguatan data diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kemandirian fiskal, seraya mengatasi kendala layanan pertanahan dan pengelolaan pendapatan.

Penguatan basis data penerimaan daerah

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, meminta pemerintah daerah memperkuat pendataan dan perhitungan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu, 11 November 2026.

Ia mengatakan pemerintah daerah perlu mengidentifikasi seluruh potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap secara optimal. Menurutnya, fenomena realisasi penerimaan pajak daerah yang hampir selalu mencapai bahkan melampaui target, sementara tax ratio daerah tetap rendah, menandakan pemetaan potensi penerimaan masih perlu diperbaiki.

Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah membangun basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akurat, lengkap, dan terintegrasi. Data itu dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menganalisis potensi penerimaan dan menyusun kebijakan pajak serta retribusi yang lebih efektif.

Dampak bagi PAD dan kemandirian fiskal

Penguatan basis data tersebut diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Selain mendukung optimalisasi penerimaan, pembenahan data juga disebut dapat ikut meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

Teguh menjelaskan keterbatasan data, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta belum optimalnya sistem pengelolaan pendapatan masih menjadi kendala dalam meningkatkan PAD. Dengan data yang lebih komprehensif, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi sumber penerimaan potensial dan menentukan langkah optimalisasi sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?