Kemenkeu catat serapan anggaran karhutla 2026 baru capai Rp1,17 triliun

Kemenkeu catat serapan anggaran karhutla 2026 baru capai Rp1,17 triliun
Serapan anggaran karhutla rendah

Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun anggaran 2026 di tengah kebutuhan belanja kebencanaan yang meningkat. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi penyerapan dana karhutla baru mencapai Rp1,17 triliun dari pagu Rp5,11 triliun.

Sorotan

  • Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp5,11 triliun untuk penanganan karhutla 2026, dengan realisasi baru Rp1,17 triliun hingga Oktober 2026.
  • Total pagu anggaran penanggulangan bencana 2026 meningkat signifikan akibat kebutuhan pemulihan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2025.
  • Dana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara ditetapkan Rp50,84 triliun sepanjang 2026, termasuk Rp30 triliun untuk rencana induk rehab-rekon.

Rincian anggaran karhutla dan belanja kebencanaan

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp5,11 triliun untuk penanganan karhutla pada 2026, dengan realisasi sementara Rp1,17 triliun di tujuh kementerian dan lembaga, termasuk dana siap pakai yang digunakan BNPB.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka itu dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat, 13 November 2026. Ia mengatakan pagu tersebut telah disediakan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, sementara penyerapan masih berjalan hingga akhir Oktober 2026.

Dorongan kenaikan anggaran bencana di Sumatera

Secara keseluruhan, Suahasil menyebut pagu anggaran penanggulangan bencana pada 2026 meningkat signifikan. Kenaikan ini terutama dipicu oleh kebutuhan pembiayaan pemulihan dampak bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung 2025.

Pemerintah menganggarkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera bagian utara sebesar Rp50,84 triliun sepanjang 2026. Dari jumlah itu, Rp30 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan rencana induk rehab-rekon dan Rp8,5 triliun untuk mendukung berbagai kegiatan operasional rencana induk.

Besarnya tambahan kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa struktur belanja kebencanaan tahun ini tidak hanya berfokus pada respons darurat seperti karhutla, tetapi juga pada pemulihan jangka menengah di wilayah terdampak bencana besar. Dengan demikian, ruang fiskal untuk penanganan bencana pada 2026 makin ditentukan oleh keseimbangan antara kebutuhan tanggap darurat dan program pemulihan pascabencana.

Sebelumnya, kami menyoroti risiko pembiayaan yang membayangi ekspansi infrastruktur AI melalui pembiayaan pusat data.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.