Pemerintah perkuat pengawasan ekspor komoditas strategis untuk kelola SDA

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pengawasan ekspor komoditas strategis

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Ashutosh Sureka

20.05.2026

Pemerintah perkuat pengawasan ekspor komoditas strategis untuk kelola SDA — Ekspor SDA diawasi ketat

Pemerintah menempatkan pengawasan ekspor komoditas strategis sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang diklaim selaras dengan amanat konstitusi. Kebijakan ini mencakup penjagaan nilai ekonomi dari sektor hulu hingga hilir, di tengah rencana memperbesar peran negara dalam perdagangan ekspor komoditas utama.

Sorotan

Pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy berdasarkan implementasi Pasal 33 UUD 1945.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah mengambil alih hampir 6 juta hektare lahan sawit dan mengembalikan hasil denda administratif sekitar Rp 45 triliun ke negara.
Badan usaha milik negara akan mengambil alih peran utama dalam ekspor komoditas strategis, berpotensi mengubah tata niaga sektor SDA Indonesia.

Dasar konstitusi dan ruang lingkup kebijakan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan implementasi Pasal 33 UUD 1945. Ia menegaskan Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 menjadi landasan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan perekonomian nasional dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan.

Qodari menyebut langkah itu ditujukan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia sekaligus memastikan pemanfaatannya bagi kesejahteraan publik. Menurut dia, kebijakan tersebut mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari sektor hulu sampai hilir.

Di sektor hilir, pemerintah akan memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy. Qodari menambahkan penguatan pengawasan itu merupakan turunan langsung dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945, khususnya tujuan melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dampak pada tata kelola ekspor dan peran negara

Di sisi hulu, pemerintah disebut telah menjalankan penertiban dan penegakan hukum, termasuk melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan, atau PKH. Menurut Qodari, satgas tersebut hingga kini telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektare lahan kebun sawit dan mengembalikan hasil denda administratif sekitar Rp 45 triliun ke negara.

Rangkaian kebijakan itu memperlihatkan arah penguatan kontrol negara atas komoditas strategis, baik dalam pengelolaan sumber daya maupun dalam transaksi ekspornya. Dalam konteks yang sama, Prabowo sebelumnya mengatakan badan usaha milik negara akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis, sebuah langkah yang berpotensi mengubah tata niaga sektor sumber daya alam Indonesia.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang aturan ekspor komoditas SDA lewat BUMN pengekspor tunggal, kami membahas kebijakan yang mewajibkan penjualan komoditas seperti sawit, batu bara, dan paduan besi melalui BUMN yang ditunjuk mulai 20 Mei 2026. Kami juga mengulas tujuan sentralisasi ini untuk menekan praktik under invoicing/transfer pricing, menjaga arus devisa hasil ekspor, serta mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan rantai perdagangan yang lebih ketat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?